JAKARTA - Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) memang sudah berjalan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, hingga kini program tersebut tetap belum menunjukkan hasil yang maksimal.
"Itu sangat lamban, saya sudah canangkan yang 140 juta (E-KTP), ternyata baru diketahui ada 1 juta yang datanya ganda, itu kami genjot terus," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Gedung Sindo Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Kendati persoalan E-KTP belum juga tuntas, Tjahjo tetap berobsesi untuk menyelesaikannya sebelum Pemilu 2019 diselenggarakan. "Sebagian daerah sudah mencetak sendiri, obsesi saya kalau tahun depan clear maka Pilpres 2019 sudah pakai e-voting," terangnya.
Menurut Tjahjo, apabila persoalan tersebut tidak segera diperbaiki, maka tak menutup kemungkinan tingkat kecurangan dan juga penyalahgunaan data bisa terjadi di Indonesia. "Target sampai 2018 harus selesai, itu biar nanti orang yang dapat bantuan juga enggak double," lanjutnya.
Tak hanya itu, Tjahjo menegaskan, tahun depan pihaknya akan mengirim tim khusus ke India untuk mempelajari mekanisme e-voting yang telah mereka terapkan saat pemilu.
"Di sana kan sudah pakai e-voting padahal jumlah penduduknya 1 miliar lebih, itu cepat dan murah kan," tandasnya.
(Arief Setyadi )