Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Rawan Korupsi

JAKARTA – Diperbolehkannya mobil dinas untuk mudik oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendapat pertanyaan dari anggota parlemen, terutama mengenai pengawasan penggunaannya.

"Yuddy ini larang rapat di hotel dan resepsi mewah untuk merapikan potensi kekayaan negara. Tapi untuk kendaraan dinas diperbolehkan. Saya belum melihat alasan kuat untuk memperbolehkan ini," kata anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya Radio bertema ‘Menteri Menghitung Hari’, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).

Sebagaimana diketahui, Yuddy membuat kebijakan itu dengan alasan kemanusiaan untuk memberikan kesejahteraan kepada pegawai. Namun, perihal pengawasan atas penggunaan kendaraan dinas tersebut belum dijelaskannya.

"Kalau alasan kemanusiaan, tidak terlalu masalah. Tapi, diperhatikan pengawasannya. Apa untuk yang baik atau tidak," kata Yandri.

Menurut dia, penggunaan mobil dinas untuk mudik sangat rawan korupsi. Terutama jika ada perbaikan atas kerusakan pada kendaraan tersebut.

"Kalau ada kerusakan di luar kedinasan, tidak boleh ditanggung negara. Rusak mesin tanggung jawab yang pakai. Kalau tune-up jadi tanggungan negara, itu bagian korupsi. Bisa-tidak Menpan lakukan pengawasan ketat. Ini bisa rawan, dari sisi pengawasan itu bagaimana?" tandasnya. (fal)