Belum Dimulai, Paripurna Pemberhentian Atut Dihujani Interupsi

SERANG - Rapat paripurna pemberhentian Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten dihujani interupsi oleh sebagian anggota DPRD yang menilai rapat pemberhentian tersebut tak sesuai mekanisme, sehingga mesti ditunda.

"Rapat pemberhentian Atut ini tak sesuai mekanisme yang berlaku. Saya menyayangkan inkracht Atut sudah sejak Februari telah ditetapkan, namun kenapa baru 9 Juli ditetapkan? Kami curiga ini ada apa," kata Fitron Nur Ikhsan, anggota DPRD Banten dari Fraksi Partai Golkar, Kamis (6/8/2015).

Ia menjelaskan, Partai Golkar sebagai partai pengusung Atut dan Rano Karno tidak pernah diajak bicara mengenai proses pengangkatan wakil gubernur dan pemberhentian gubernur. "Mau bagaimana membangun Banten, komunikasi Plt Gubernur dengan kami tidak berjalan dengan baik. Semuanya ini terlihat politis, seharusnya lebih berdaya lagi kita sebagai anggota dewan," jelasnya.

Menyusul kemudian Sopwan, ketua Fraksi Partai Gerindra, mengusulkan ada penjadwalan ulang rapat paripurna. "Agar ini menjadi pembelajaran politik kepada masyarakat Banten, karena inkracht sejak Februari, tapi kita hanya menunggu. Seharusnya ada etika politik sehingga kami mengusulkan paripurna dijadwalkan ulang," ucapnya.

Padahal, rapat paripurna yang mengagendakan pengumuman pemberhentian Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten, penetapan keputusan DPRD usul pengangkatan Wakil Gubernur Banten menjadi gubernur, dan penetapan keputusan DPRD usul pemberhentian Wakil Gubernur Banten, belum dibuka oleh Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah.

Asep sendiri bersikukuh melanjutkan rapat paripurna yang dihadiri sebanyak 68 anggota dewan dari 86 anggota dewan yang ada, karena dirinya menilai hal itu sudah sesuai keputusan Badan Musyawarah DPRD Banten pada Senin 3 Agustus 2015. "Kita lanjutkan rapat, sesuai keputusan Banmus," kata dia.