Rizal Ramli-JK Diminta Tak Berdebat di Publik

JAKARTA - Kritikan tajam Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (mw) yang tidak masuk akal, diserang balik oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Menurut JK, Rizal harus memahami terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum menyampaikan kritikan. Namun, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi itu pun kembali 'menyerang' dengan menantang JK untuk berdebat di depan umum.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membagi tugas dan wewenang para menteri, agar tidak tampak perbedaan dan perdebatan di depan umum.

Pasalnya, lanjut Fahri, berdebat di depan publik hanya dibenarkan untuk para wakil rakyat yang jumlahnya ratusan di Kompleks Parlemen.

"Jangan tampakkan perbedaan di depan umum, berdebat sampai gebrak meja enggak masalah di dalam rapat. Kalau gebrak meja di muka publik itu hanya di DPR. Kadang partainya enggak bsa mengendalikan. Boleh ada perbedaan di situ," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, perdebatan di muka umum akan dibaca oleh pasar dunia yang ujung-ujungnya merugikan kestabilan ekonomi Indonesia.

"Saya yakin Pak Jokowi bisa mengkoordinir pemerintahannya. Presiden bertanggungjawab untuk mendamaikan ini," simpul Fahri.