PNS Purwakarta Wajib Pakai Tas dari Karung Goni

PURWAKARTA - Seluruh Pegawai Negri Sipil (PNS) di Kabupaten Purwakarta mulai saat ini wajib mengenakan tas yang terbuat dari karung goni. Tas tersebut harus buatan sediri, dan tidak boleh mengenakan tas bermerek yang dibeli dari toko.

Kebijakan yang digagas langsung oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi itu bertujuan untuk menciptakan masyaratat produktif. Kebijakan tersbeut, sebelumnya sudah diterapkan kepada seluruh pelajar, baik tingkat SD, SMP dan SMA di Purwakarta. Mereka wajib mengenakan tas buatan sediri yang terbuat dari karung goni, maupun daurulang kemasan kopi dan lain-lain.

"Dengan begitu Purwakarta benar-benar punya karakter. Mafaatnya banyak, selain menciptakan masyarakat produktif juga melatih masyakatat mandiri yang tidak tergantung dengan produk asing. Untuk itu selain pelajar, mulai sekarang saya intruksikan kepada para PNS, dan juga perangkat desa, bahkan ketua RT/RW, agar mengenakan tas buatan sendiri," kata Dedi Mulyadi, Senin (24/8/2015).

Dedi menyebut, masyakat Indonesia saat ini terdoktrin dengan gaya hidup yang salah. Mereka merasa bangga saat mengenakan barang impor. Tidak heran jika produk luar merambah Indonesia cukup dahsyat. Dari kosmetik hingga mainan anak-anak bahkan pakaian, termasuk tas dan sepatu. Padahal, Indonesia sendiri sebenarnyamampu memproduksi barang-barang seperti itu.

"Dalam hal ini kelemahan terletakdi tangan pemerintah. Masyarakat Indonesia memiliki gengsi yang cukup tinggi dibiarkan. Mereka merasa lebihpercaya diri jika memakai produk-produk luar negeri. Sekarang dampaknya terasa, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus lemah,"tutur dia.

Untuk itu, dimulai dari Purwakarta, Pemkab Purwakarta memulai terobosan agar masyakat tidak tergantung pada produk asing. Bahkan harus bisa keratif. Seperti tas yang digunakan harus buatan sediri dan tidak boleh lagi mengenakan barang inpor.

"Kedepan saya akan buat perbub sebagai payung hukum kebijakan ini. Karena barang impor ini juga harganya mahal dan menjadikan masyakat boros," ujarnya.

Salah seorang PNS di lingkungan Pemkab Purwakarta, Rustandi (38) mengaku cukup terkesan dengan kebijakan pemimpinannya ini. Dirinya mengaku sangat mendukung dan tidak merasa riskan atau dirugikan. Apalagi alasan menggulirkan kebijakan tersebut cukup jelas.

"Karena memang melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar juga karena kami rakyat indonesia selalu tergantung dengan produk luar negri ini. Padahal negara kita adalah negara yang kaya raya, 'tongkat kayu dan batu jadi tanaman' tapi beras juga impor. Jadi memang harus dirobah. Untuk itu kami menyetujui gagasan pak bupati, ini," pungkas dia. (ang)