Banyak Orangtua Mendadak Miskin, Kang Dedi: Proses PPDB Sudah Salah Kaprah

Mulyana, Jurnalis · Rabu 11 Juli 2018 21:32 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 07 11 525 1921005 banyak-orangtua-mendadak-miskin-kang-dedi-proses-ppdb-sudah-salah-kaprah-6WoxRizJfi.jpg

PURWAKARTA - Miris, mungkin seperti itu perasaan Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat ini, menyikapi proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/sederajat tahun ini. Bagaimana tidak, demi diterima di sekolah tertentu, sebagian orang tua rela 'mendadak miskin'.

Ya, mereka (orangtua) rela berbondong-bondong ke kantor desa/kelurahan setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Alhasil, fonemena ini pun mendapat perhatian publik, tak terkecuali dari pria yang akrab disapa Kang Dedi tersebut.

Menurut dia, kebijakan penerimaan siswa baru berdasarkan SKTM sudah salah kaprah. Pasalnya, secara hakikat, pendidikan tidak mengenal kaum kaya atau kaum miskin.

"Saya hanya memahami pendidikan itu untuk seluruh rakyat. Artinya, tidak peduli itu si kaya miskin," ujar Dedi di kediamannya di Purwakarta, Rabu (11/7/2018).

Dia berpendapat, semua orang harus mendapatkan pendidikan layak. Artinya, sekolah itu menjadi sebuah keharusan. Karena judulnya 'wajib', maka tugas pemerintah wajib mempersiapkan juga berbagai fasilitas pendidikannya.

Dalam hal ini, Dedi Mulyadi mengajak semua pihak untuk tidak menggunakan terminologi kaya atau miskin dalam dunia pendidikan. Menurut dia, istilah tersebut hanya pantas digunakan oleh stakeholder kependudukan dan sosial. Itu pun dalam rangka pengentasan kemiskinan bukan di bidang pendidikan.

"Indikator kemiskinan itu kan bukan SKTM. Dinas Kependudukan dan Dinas Sosial itu memiliki indikator itu. Ada standarnya untuk pengentasan kemiskinan. Kalau untuk mendapatkan pendidikan tidak perlu ada SKTM, itu jadul (jaman dulu) dan penyesatan," seloroh dia.

Pihaknya mengklaim, konsep pendidikan berkarakter yang digulirkannya saat menjabat Bupati Purwakarta saat, cukup efektif untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan seluruh masyarakat bahkan hingga tingkat SMA. Artinya, masyarakat di wilayah ini bisa mengenyam pendidikan hingga 12 tahun tanpa 'Ribet'.

Sayangnya, pasca kewenangan pengelolaannya dilimpahkan ke pemerintah provinsi, wajib belajar 12 tahun ini sedikit terkendala. Karena, pemerintah daerah tidak bisa intervensi lagi. Apalagi, terkait proses PPDB-nya.

"Menurut saya, standar nilai boleh-boleh saja. Tetapi sekolah tidak boleh menolak siswa yang mendaftar yang berdomisili di kelurahan/kecamatan tempatnya tinggal. Artinya, sistem domisili harus bisa lebih diprioritaskan," ucap dia.

Selain itu, tambahan ruang kelas baru (RKB) secara periodik harua terus dilakukan. Supaya, sekolah tetap bisa menampung siswa yang berdomisili di sekitar sekolah tersebut. Untuk sumber dana pembangunan RKB ini bisa diatur. Yakni bisa melalui APBD kabupaten, dan sumbangan orang tua siswa yang mampu.

"Nyumbang nya kan bahan bangunan, jadi berupa asset yang diserahterimakan kepada sekolah. Karena itu, tidak ada pelanggaran. Kalau melalui APBD ya pemerintah langsung membangun. Ini gotong royong untuk pendidikan. Mereka yang mampu melindungi yang kurang mampu," sarannya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini