"Dalam hal ini kelemahan terletakdi tangan pemerintah. Masyarakat Indonesia memiliki gengsi yang cukup tinggi dibiarkan. Mereka merasa lebihpercaya diri jika memakai produk-produk luar negeri. Sekarang dampaknya terasa, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus lemah,"tutur dia.
Untuk itu, dimulai dari Purwakarta, Pemkab Purwakarta memulai terobosan agar masyakat tidak tergantung pada produk asing. Bahkan harus bisa keratif. Seperti tas yang digunakan harus buatan sediri dan tidak boleh lagi mengenakan barang inpor.
"Kedepan saya akan buat perbub sebagai payung hukum kebijakan ini. Karena barang impor ini juga harganya mahal dan menjadikan masyakat boros," ujarnya.
Salah seorang PNS di lingkungan Pemkab Purwakarta, Rustandi (38) mengaku cukup terkesan dengan kebijakan pemimpinannya ini. Dirinya mengaku sangat mendukung dan tidak merasa riskan atau dirugikan. Apalagi alasan menggulirkan kebijakan tersebut cukup jelas.
"Karena memang melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar juga karena kami rakyat indonesia selalu tergantung dengan produk luar negri ini. Padahal negara kita adalah negara yang kaya raya, 'tongkat kayu dan batu jadi tanaman' tapi beras juga impor. Jadi memang harus dirobah. Untuk itu kami menyetujui gagasan pak bupati, ini," pungkas dia. (ang)
(Fiddy Anggriawan )