Monopoli Gas Dinilai Rugikan Buruh dan Konsumen

MEDAN - Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas (Apigas) Sumatera Utara menyesalkan kinerja PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang dinilai tidak transparan dan tidak profesional di mana cenderung menyengsarakan buruh industri pemakai gas.

PGN juga dianggap tidak demokratis, tidak nasionalis, dan tidak patuh terhadap Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 07 tahun 2007 soal penentuan kalori gas tanpa standard, dan melakukan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang tidak seimbang.

“Jika tidak ada perbaikan, kami semua bisa mati,” ujar Ketua Apigas Sumut, Johan Brien, Kamis (26/11/2015).

Menurutnya, berbagai poin keberatan itu telah disampaikan langsung kepada pihak PGN dalam pertemuan yang dilakukan di Medan, kemarin. Selain PGN, hadir dalam pertemuan tersebut, Dirut PGN Hendi Prio Santoso, Dirut Pertagas Hendra Jaya, Sekretariat Wakil Presiden, perwakilan BPH Migas, dan perwakilan Ditjen Migas.

Salah satu yang dikeluhkan ialah maraknya praktik dagang yang diduga dilakukan PGN selama ini, yang sangat tidak fair dan serba tertutup. Akibatnya, ketika industri di Jawa membeli gas dengan harga sektar USD9/MMBTU, harga gas di Sumut tetap tidak berubah, yakni USD14/MMBTU.