Masinton Minta JK Tak Campuri Kekuasaan dengan Bisnis

JAKARTA - Dianggap sering berbuat gaduh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) didesak mundur dari jabatannya. Pernyataan itu dilontarkan oleh Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu.

"Saya menyampaikan sikap pribadi saya, saya mengkritik, saya menagih janjinya untuk tidak mencampuradukan kekuasaan dengan bisnis," kata Masinton dalam acara Rapat Dengar Pendapat di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/12/2015).

Menurutnya, banyak sekali kegaduhan yang dibuat JK, mulai dari permasalahan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said tentang persoalan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

"Yang aku sampaikan fakta semua dan dimuat di media, itu bukan barang baru juga. Informasi itu mulai dari masalah listrk, masalah Pelindo, penggeledahan Pelindo," bebernya.

Anggota Komisi III itu menilai, segala permasalahan menjadi gaduh setelah berkecimpungnya Jusuf Kalla. "Gaduh kan ada Pak JK. Masalah freeport semua dimuat di media nggak ada yang baru," imbuhnya.

Sebagai seorang pengusaha, menurut Masinton, JK terlalu mencampuradukkan urusan dan kepentingan bisnis dengan kekuasaan kewenangan jabatan di pemerintahan sebagai seorang Wapres.

"Soeharto diminta mundur ketika anak-anaknya Soeharto beserta kroni-kroninya menggunakan pengaruh kekuasaan Soeharto untuk memperpanjang kepentingan bisnisnya. Yang aku ingatkan ya jangan mencampuradukan jabatan untuk kepentingan bisnis,"tegasnya.

(Fahmi Firdaus )