Soal Kompleks Zeni, Gubernur DKI: Enggak Ada Win-Win Solution

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, tak ada solusi menguntungkan bagi dua belah pihak dalam sengketa lahan perumahan Zeni, Mampang. Menurutnya, tanah negara yang diduduki oleh warga tak bisa dibagi-bagi atau dinegosiasi kepemilikannya.

"Sebetulnya dalam konsep negara itu enggak ada win-win solution. Kalau kamu tinggal di tanah negara kamu didorong ya enggak bisa lagi. Misal saya duduk di tanah kamu, terus waktu kamu keluar saya minta bagi setengah. Adil enggak buat kamu?" kata Ahok di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Minggu (17/1/2016).

Jika ada unsur kekerasan dalam penggusuran, Ahok mempersilakan pihak terkait melapor ke kepolisian. Hal itu juga berlaku sebaliknya jika warga kedapatan melakukan kekerasan dengan merusak alat berat milik aparat.

"Saya enggak tahu, lihat saja ada unsur kekerasan enggak, tinggal lapor polisi. Iya tapi kadang-kadang kalau saya mau bongkar, mau gusur, kamu bakar saya punya alat berat, ya pasti saya tangkep dong. Susah, makanya saya bilang mesti liat dari sisi mana dulu. Harus ada solusi," sebut Ahok.

Diketahui, Perumahan Zeni adalah tanah rakyat yang dibeli TNI AD pada 1959. Saat itu, TNI AD membeli tanah rakyat kepada 30 penggarap lewat panitia pembebasan tanah di wilayah Swastantra Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya. Namun warga Perumahan Zeni mengklaim tanah yang mereka tempati sebagai warisan orang tua mereka yang pernah membela kemerdekaan Indonesia. (day)

(Susi Fatimah)