Demokrat Enggan Campuri Urusan Merapatnya Golkar ke Pemerintah

JAKARTA - Partai Golkar menambah deretan panjang partai politik yang merapat ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), setelah sebelumnya Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan sikap yang sama lebih dulu.

Terkait sikap itu, politikus Partai Demokrat Agus Hermanto tak mau ikut campur. Hak untuk bergabung atau berada di luar pemerintahan diserahkan sepenuhnya ke masing-masing parpol. "Kami dari Partai Demokrat tidak boleh dong mencampuri urusan dari partai lain," kata Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Jika pihaknya mencampuri urusan partai lain, Wakil Ketua DPR RI itu khawatir nantinya banyak pihak akan masuk berkomentar soal partainya. "Kalau kami memasuki, nantinya ada partai lain yang memasuki wilayah partai kami. Kami tentunya tidak berkenan," tegasnya.

Diketahui, partai beringin mendeklarasikan diri untuk bergabung mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Setidaknya 34 DPD tingkat I mendaklarasikan keputusan tersebut di depan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H Laoly, dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.

Pembacaan teks dukungan Partai Golkar ke pemerintahan Jokowi-JK dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Panitia Rapimnas, Yorrys Raweai. Yorrys dalam pidatonya menyampaikan, secara resmi partai yang lahir di era Orde Baru telah mempunyai sikap, yakni mendukung pemerintah. Hal itu didapat karena selama ini Partai Golkar selalu berada di dalam pemeritahan, dan belum pernah menjadi oposisi.

(Muhammad Saifullah )