JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menyatakan seorang Ketua DPR seharusnya tidak merangkap jabatan menjadi ketua umum partai politik. Hal tersebut agar Partai Golkar dapat menjadi partai yang kuat.
“Golkar harus memberikan contoh kepada partai-partai lain agar Ketua Umum partai tersebut tidak merangkap jabatan baik di eksekutif maupun legislatif,” katanya saat diskusi bertajuk "Mau Kemana Golkar" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/2/2016).
Adhie berpendapat sebaiknya Ketua Umum Golkar hanya mengurus partai saja dan tidak merangkap jabatan, apalagi merangkap jabatan sebagai Ketua DPR. "Agar partai tersebut dapat menjadi partai yang kuat dan mampu menyelesaikan masalah-masalah rakyat, maka Ketua Umum Golkar harus berkonsentrasi mengurus partai,"bebernya.
Menurutnya, jika Ketua DPR merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik maka dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. “Seharusnya memang Ketua Umum Golkar harus mufaroqoh (terpisah) dari jabatan politik,” katanya.
Hal itu perlu dilakukan agar partai Golkar dapat menjadi partai yang kuat, dan juga untuk menghindari potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan partai politik tertentu.
Dia berharap Munaslub Golkar nanti diselenggarakan secara demokratis. Sebab jika tidak demokratis dikhawatirkan akan memancing masalah baru. “Jangan sampai Munaslub ini tidak menyelesaikan konflik, jangan sampai malah menjadi bibit baru munculnya konflik yang baru,” pungkasnya.
(Muhammad Saifullah )