Saling Sindir di Kabinet Kerja Mudah Menular

JAKARTA - Sistem manajemen konflik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus memperbaiki. Titik yang paling krusial adalah komunikasi di antara personil Kabinet Kerja. Jika tidak segera diperbaiki maka kegaduhan atau konflik di antara Menteri akan terus berlanjut dan menular.

“Tanpa disadari bahwa saling sindir di antara Menteri di Kabinet Kerja itu sudah menular. Sebagai contoh Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan. Menteri PDT dengan Sekretaris Negara. Menteri Perhubungan dengan Menteri BUMN. Dan, yang paling lawas dan makin anyar adalah Menteri ESDM dengan Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya,” buka Peneliti Founding Fathers House (FFH) Dian Permata, di Jakarta, Senin (7/3/2016).

Pengurus Perhimpunan Alumni Malaysia (PAM) itu menambahkan, konflik yang seharusnya dapat dieliminir dan hanya ada di ruang kabinet tanpa diumbar di ruang publik mengemuka lantaran ketiadaan pola komunikasi yang baik di antara anggota Kabinet Kerja.

Ruang kabinet yang sejatinya menjadi tempat dialektika membangun dan merumuskan kebijakan publik rupanya tidak dapat menampung. Dipilihlah ruang publik sebagai tempat saling sindir di antara Menteri Kabinet Kerja.

Hasilnya, sudah bisa diprediksi, wajah pemerintahan Jokowi-JK kembali tercoreng.

Jokowi sebagai pemimpin Kabinet Kerja harus dapat memperbaiki pola komunikasi di antara mereka. Bisa saja seperti mendudukan mereka dalam satu forum dan satu meja. Tujuannya agar hubungan di antara mereka segera mencair.

“Seperti tea party kepada menteri yang saling berseteru. Dan dilakukan rutin di luar dari pertemuan formal seperti sidang kabinet,” sarannya.

Dengan begitu, lanjut alumnus University Sains Malaysia (USM) itu, publik tidak melulu disuguhkan dengan perdebatan atau saling sindir mengenai prilaku di antara yang berseteru.

Dalam riset akhir tahun 2015 FFH , 10.3 persen publik beharap kepada Jokowi-JK di bidang politik agar komunikasi diantara menteri lagi. 22.3 persen publik beharap JKW-JK jangan terlalu kompromi dengan parpol/parpol jangan intervensi. 6.2 persen publik beharap hubungan antara lembaga diperbaiki/pemerintah/DPR/KPK/kementerian. 5.1 persen lainnya. 39.3 persen tidak tahu/tidak jawab.

(Fiddy Anggriawan )