Tuntutan Eks PNPM soal Pendamping Desa Irasional

Eks PNPM yang tergabung dalam FPPI diketahui ingin menjadi pendamping desa tanpa melalui proses seleksi. Sebab, mereka mengganggap telah memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Tuntutan tersebut dianggap Muhayar merupakan sesuatu yang keliru.

Muhayar menilai tuntutan eks PNPM melanggar hukum karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pasalnya, pendamping desa harus mengikuti tahapan seleksi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berpegangan pada aturan untuk merekrut pendamping desa. Sehingga bisa memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang ingin menjadi pendamping desa melalui proses seleksi.

"Menyesalkan tuntutan eks PNPM MP yang ingin menjadi pendamping sesa tanpa melalui seleksi karena tuntutan tersebut irasional dan bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku," pungkasnya.

(Arief Setyadi )