Mahathir Mohamad Pimpin Kelompok Oposisi Gulingkan PM Najib

KUALA LUMPUR – Pemimpin dari seluruh spektrum politik Malaysia dan ratusan pendukungnya yang diketuai mantan Perdana Menteri (PM), Mahathir Mohamad, melakukan unjuk rasa di Kuala Lumpur. Mereka mendesak PM Najib Razaq mundur karena diduga terlibat skandal korupsi sebesar USD700 juta.

Mereka pun berencana mengajukan petisi untuk melengserkan PM Najib karena terlibat dugaan skandal korupsi. "Kepemimpinan (Najib) telah merongrong eksistensi lembaga kita," ujar pria berusia 90 tahun yang memimpin Malaysia selama 22 tahun sebelum pensiun pada 2003 itu.

"Kami ingin hukum dan tindakan Najib menghancurkannya. Dia tidak lagi layak menjadi seorang perdana menteri," ujar Mahathir dalam pertemuan yang dihadiri para pemimpin dari partai berkuasa, oposisi, dan masyarakat sipil, sebagaimana dikutip dari Aljazeera, Senin (28/3/2016).

Bersatunya para kelompok elite dari partai penguasa dan kelompok oposisi merupakan kejadian yang luar biasa. Kelompok ini dibentuk pada awal Maret 2015. Mereka menyerukan agar rakyat Malaysia menjaga negaranya dari bencana dengan cara menggulingkan kepemimpinan PM Najib.

Dalam pertemuan itu turut hadir mantan Wakil PM, Muhyddin Yassin; dan pemimpin senior Partai Demokrat Action, Lim Kit Siang. Gerakan ini juga dipimpin oleh pemimpin oposisi Anwar Ibrahim.

Selama ini Najib berada di bawah tekanan agar secepatnya mengundurkan diri sejak Juli 2015. Tekanan ini muncul setelah surat kabar Wall Street Journal menyatakan bahwa hampir USD700 juta berada di rekening bank PM Najib.

Terkait penemuan tersebut, PM Najib sendiri telah membantah melakukan korupsi. Ia mengatakan bahwa dana kampanye itu dikirim oleh Kerajaan Arab Saudi, dan saat ini telah dikembalikan ke mereka.

Meski demikian, Jaksa Agung Malaysia telah memutuskan bahwa PM Najib tidak bersalah.

Pemerintah Swiss menduga bahwa USD4 miliar mungkin telah dicuri dari perusahaan negara Malaysia. Mereka sedang menyelidiki kemungkinan terjadinya penipuan dan pencucian uang.

Pihak berwenang di Amerika Serikat (AS), Inggris, Singapura, dan Hong Kong saat ini sedang meneliti aliran uang 1MDB tersebut. 

(Muhammad Saifullah )