Soal Reshuffle, Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati

"Sehingga variabel indikator yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus mempersiapkan menteri yang siap tancap gas yang siap untuk kerja dan kerja," ujarnya.

Siti menambahkan, perlunya kehati-hatian Presiden dalam melakukan reshuffle karena keputusannya itu akan menuai konsekuensi terhadap jalannya pemerintahan. Bila Presiden salah memilih 'pembantunya' maka roda pemerintahan tak akan berjalan optimal.

"Karena kabinet kerja itu kan bukan hanya slogan kosong. Maka dibutuhkan pasukan di Kabinet Kerja itu satu komando, tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi kayaknya itu yang harus dievaluasi," tegasnya.

Sebelumnya isu desakan reshuffle santer terdengar, bahkan Wasekjen PKB Daniel Johan menyatakan ada fitnah secara sistematis yang ingin merebut kursi kader PKB di kabinet. Yakni posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

Dia pun meminta sesama partai politik pendukung pemerintah untuk tidak saling menjatuhkan, dan mendikte Presiden soal reshuffle. “Partai juga tidak perlu manuver mendikte presiden, apalagi ‎dengan menyebar fitnah yang meruntuhkan kekompakan partai koalisi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat,” ujar Daniel.

(Arief Setyadi )