KPK Tegaskan Tak Tertekan dalam Mengusut Kasus Sumber Waras

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif menegaskan pihaknya merasa tertekan dalam menyelidiki dugaan penyelewengan pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut dia, lembaganya independen dalam setiap menangani sebuah perkara.

"Kami ini kan lembaga independen, saya pikir itu lebihnya, bahwa kami gak merasa tertekan, baik dari pemerintah, Parpol maupun masyarakat itu sendiri," Syarif di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2016).

Menurut Syarif, pihaknya bekerja berdasarkan fakta dan bukti dalam mengusut dugaan penyelewengan pembelian lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di kawasan Jakarta Barat itu. Sehingga, jika ada bukti permulaan yang cukup maka kasus ini akan ditingkatkan ke penyidikan.

(Baca Juga: KPK Cocokkan Keterangan Ahok dan BPK soal Kasus Sumber Waras)

"Kami mau bekerja bersadarkan fakta dan bukti. Kalau fakta dan bukti cukup maka akan kami lanjutkan, kalau gak cukup maka kami tidak akan lanjutkan," tukasnya.

Kasus pembelian lahan RS Sumber Waras saat ini sedang menjadi perhatian publik. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bahkan sudah dimintai keterangannya oleh KPK pada Selasa 12 April 2016.

KPK pun sudah memegang hasil audit investigasi BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. BPK menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan seluas 3,7 hektare untuk membangun pusat pengobatan kanker dan jantung itu.

BPK menilai proyek ini merugikan Pemprov DKI Jakarta hingga Rp191 miliar. Selisih harga tersebut terjadi karena perbedaan harga nilai jual objek pajak (NJOP) pada lahan di sekitar dengan di rumah sakit. BPK mengindikasikan adanya penggelembungan harga dalam pembelian tanah tersebut.

(Angkasa Yudhistira)