Ferli menyatakan masyarakat perlu tahu fakta bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negar (APBN P) tahun 2015 hanya Rp1.936 triliun, jumlahnya uang gelap lebih dari 6 kali lipat. Utang Indonesia per 2015 mencapai Rp 4.376 triliun.
Ada banyak kebutuhan proyek pembangunan nasional infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat yang harus dibiayai. "Pemerintah harus tegas, menindak pejabat dan korporasi yang terlibat di Panama Papers lewat penggelapan pajak, pencucian uang hasil korupsi dan lain-lain," kata Ferli, satu wakil juru bicara Aliansi PANAMA.
Pemerintah dan legislatif diingatkan jangan sampai meloloskan para pelaku kejahatan dan pengemplang pajak. Termasuk nama politisi, pengusaha nasional, perusahaan hingga pejabat negara yang terekam dari data offshore seperti Rini Soemarno, Menteri BUMN.
Di beberapa negara, seperti Perdana Menteri Islandia, David Gunnlaigsson mundur dari jabatannya setelah didesak rakyatnya karena tercatut dokumen Mossack Fonsecca.
"Presiden Joko Widodo perlu segera pecat Rini Soemarno karena telah masuk daftar pengemplang pajak dan pencucian uang di yurisdiksi bebas pajak (offshore) di luar negeri. Rini juga bertanggungjawab atas keluarnya izin prinsip perpanjangan JICT selain menjadikan BUMN liberal dan tidak sesuai Pasal 33 UUD 1945. Rini menghambat terlaksanakanya Nawacita yang dicanangkan Presiden," tuding Ferli.
(Muhammad Saifullah )