JAKARTA - Anggota TNI AU menangkap tujuh orang karena mengerjakan proyek pengeboran ilegal di kawasan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma terkait proyek kereta cepat. Dari tujuh orang tersebut, lima di antaranya warga Negara China.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Dia heran hal seperti itu bisa terjadi di sebuah negara berdaulat, terlebih lagi di dalam wilayah militer yang notabene adalah kawasan terbatas.
"Saya kira memprihatinkan, bisa terjadi di negara merdeka, yang berdaulat, ada yang bisa lakukan di instalasi militer, restricted area, harus koreksi bagi pemerintah," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkapkan, dirinya juga banyak mendapat laporan tentang aktivitas buruh dari China di Indonesia. Pekerja yang datang bukanlah tenaga ahli, tapi buruh kasar yang bisa dikerjakan oleh orang Indonesia.
"Harus disaring, mereka yang masuk harus punya keterampilan, kalau buruh kasar bisa dikerjakan kita, mereka harus dilarang. Kita juga butuh pekerjaan," tegas Fadli.
"Kalau yang expert kita butuh, yang orang Indonesia tak ada (keahliannya), tapi sekarang kita butuh pekerjaan, masa gali tanah orang China sana, harus dikoreksi," tutup Fadli.
(Fahmi Firdaus )