JAKARTA - Hasil rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan tiap bakal calon ketua umum, harus membayar iuran sebesar Rp1 miliar. Ketua Steering Committe (SC), Nurdin Halid memastikan keputusan tersebut seuai Pasal 37 AD/ART tentang Keuangan.
"Jadi di panitia sudah diputuskan, berdasarkan pleno, AD/ART Pasal 37 sah, tidak ada dilanggar," ujar Nurdin di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelli Murni, Jakarta Barat, Selasa (3/5/2016).
(Baca juga: Partai Golkar Rombak Jadwal Munaslub)
Meski demikian, adanya kader yang menjadi pejabat negara, membuat Partai Golkar harus berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menentukan uang tersebut tergolong gratifikasi atau bukan. Sebab itu, Nurdin mengaku, pihaknya telah menugaskan Komite Etik untuk berkonsultasi dengan lembaga antirasuah.