"Hanya saja ada pejabat negara yang jadi calon dan voters. Perlu kita konsul apakah jika pejabat negara nyumbang ini melanggar tidak? Komite etik konsul ke KPK dalam rangka pencegahan," imbuhnya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu memastikan, memberi tenggat waktu hingga besok terkait keputusan uang Rp1 miliar tersebut. Pasalnya, 5 Mei mendatang, tim sudah melakukan verifikasi terhadap bakal calon ketua umum.
"Kalau sudah konsul tidak jadi masalah, itu akan jadi kewajiban. (Target) sebelum verifikasi, berarti besok," tandasnya.
(Awaludin)