Golkar Masih Konsultasi ke KPK Terkait Iuran Rp1 Miliar

Syamsul Anwar Khoemaeni, Jurnalis
Selasa 03 Mei 2016 20:38 WIB
Foto: Illustrasi Okezone
Share :

JAKARTA - Hasil rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan tiap bakal calon ketua umum, harus membayar iuran sebesar Rp1 miliar. Ketua Steering Committe (SC), Nurdin Halid memastikan keputusan tersebut seuai Pasal 37 AD/ART tentang Keuangan.

"Jadi di panitia sudah diputuskan, berdasarkan pleno, AD/ART Pasal 37 sah, tidak ada dilanggar," ujar Nurdin di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelli Murni, Jakarta Barat, Selasa (3/5/2016).

 (Baca juga: Partai Golkar Rombak Jadwal Munaslub)

Meski demikian, adanya kader yang menjadi pejabat negara, membuat Partai Golkar harus berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menentukan uang tersebut tergolong gratifikasi atau bukan. Sebab itu, Nurdin mengaku, pihaknya telah menugaskan Komite Etik untuk berkonsultasi dengan lembaga antirasuah.

"Hanya saja ada pejabat negara yang jadi calon dan voters. Perlu kita konsul apakah jika pejabat negara nyumbang ini melanggar tidak? Komite etik konsul ke KPK dalam rangka pencegahan," imbuhnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu memastikan, memberi tenggat waktu hingga besok terkait keputusan uang Rp1 miliar tersebut. Pasalnya, 5 Mei mendatang, tim sudah melakukan verifikasi terhadap bakal calon ketua umum.

"Kalau sudah konsul tidak jadi masalah, itu akan jadi kewajiban. (Target) sebelum verifikasi, berarti besok," tandasnya.

(Awaludin)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya