Militer Myanmar Isolasi Warga Rohingya di Rakhine

Silviana Dharma, Jurnalis
Selasa 29 November 2016 08:49 WIB
Ilustrasi. Muslim Rohingya. (Foto: Time)
Share :

RAKHINE – Perhatian dunia belakangan tertuju kembali pada umat Islam Rohingya yang berpuluh-puluh tahun menetapi tanah Rakhine, negara bagian di Myanmar. Mereka adalah para pendatang dari Bangladesh yang telah lama mendiami kawasan tersebut dan beranak pinak di sana, tetapi hingga saat ini kaum peranakan itu tak kunjung mendapatkan pengakuan sebagai warga negara.

Bahkan dari segi kemanusiaan, hak asasi manusia seolah sudah raib dari sekira 1,1 juta penduduk Rohingya. Foto-foto dari citra satelit menangkap penderitaan rakyat Rohingya di Rakhine. Sedikitnya lima desa Muslim Rohingya dibakar dan lebih dari 1.250 bangunan hancur.

Kekerasan itu terjadi sebagai buah dari pembalasan atas serangan bersenjata oleh orang tak dikenal ke pos polisi Myanmar pada 9 Oktober 2016. Serangan itu menyebabkan tiga petugas polisi di perbatasan tewas.

Tidak jelas siapa yang melakukannya, pemerintah langsung melimpahkan kesalahan kepada kelompok Rohingya. Militer menyerang balik, ada 70 warga Rohingya dibunuh dan 400 lainnya ditangkap hidup-hidup. Para aktivis HAM setempat menduga jumlah sebenarnya lebih banyak dari itu.

Perburuan terhadap kelompok garis keras dan mereka yang disebut militan pengacau dari Rakhine terus dilangsungkan oleh militer Myanmar. Pemerintahan Aung San Suu Kyi membantah terlibat dalam serangan tersebut. PBB dan masyarakat internasional pun sudah mengecam tragedi ini dan meyakininya sebagai genosida atau pembantaian etnis di Myanmar.

Seorang jurnalis Asian Corrrespondent, Katie Stallard mencoba mencari kebenaran tentang praktik genosida ini. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri dan mendengarkan kesaksian dari para korban, tetapi akses ke lokasi ternyata telah ditutup oleh pemerintah.

Militer mengisolasi warga Muslim Rohingya dan memberlakukan jam malam. Dalam laporannya, Selasa (29/11/2016), Stallard mengungkap lebih dari 140 ribu kaum Rohingya hidup dalam keputusasaan mendalam sejak 2012 akibat tekanan dari penganut agama mayoritas di sana.

Sejumlah 3.000 anak dibiarkan menderita kekurangan gizi. Sukarelawan HAM mengatakan kondisinya sangat buruk karena pasokan makanan ke sana terputus.

Seorang pria menceritakan kepada Amnesty International bagaimana para tentara memasuki kampung-kampung, lalu menembaki orang-orang yang lari ketakutan.

“Mereka mengelilingi desa dan mulai menyerbu dari rumah ke rumah. Mereka mengancam akan memerkosa para perempuan kami yang disebutnya ‘kalar’,” tuturnya, seperti disitat dari Sky News.

Kalar dalam bahasa Burma berarti asing. Sebutan ini ditujukan untuk menyebut kelompok peranakan Bangladesh di Rakhine. Bagi umat Buddha di Myanmar, penduduk Rohingya adalah pendatang ilegal yang selamanya akan jadi orang asing di tanah itu.

Kesaksian lain menggambarkan bagaimana para tentara juga tidak pandang usia. Seorang ibu mengingat dengan jelas ketika anak-anaknya dipaksa berbaris di bawah todongan senjata.

“Mereka mengikat kedua putra saya. Mereka dipukuli sekira 30 menit lamanya sebelum dibawa pergi entah ke mana. Sampai saat ini saya belum menerima kabar tentang mereka,” ujarnya.

Banyak warga Rohingya setahun lalu berharap banyak dengan naiknya Aung San Suu Kyi ke tampuk kekuasaan. “Jika Aung San Suu Kyi menang pemilu, kami bisa mengecap kebebasan di sini. Saya percaya Suu Kyi. Aung San Suu Kyi akan menolong kami,” ucap seorang remaja kepada Katie Stallard.

Mereka berharap Suu Kyi dapat menyingkirkan junta militer yang mengendalikan pemerintahan selama beberapa dekade terakhir, serta mengakhiri penderitaan mereka. Namun setelah partai Suu Kyi menguasai parlemen, situasi di Rakhine faktanya tidak mengalami perubahan.

Peraih nobel perdamaian dunia itu seolah menutup mata dan telinganya atas apa yang terjadi di negara bagiannya. “Kenyataan yang menyedihkan di sini adalah kami semua mencoba membaca tanda-tanda politik, menerka posisi Aung San Suu Kyi sebenarnya terhadap umat Islam Rohingya di Rakhine,” tukas Deputi Asia Director di Human Rights Watch, Phil Robertson.

“Pertanyaan kedua adalah, apakah dia memang mampu untuk mengendalikan angkatan darat dan menjalankan taktik membumi-hanguskan Rakhine seturut kehendaknya,” tambahnya.

(Silviana Dharma)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya