Respons Muslim terhadap Rohingya Tidak Menyalahi Piagam ASEAN

NUSA DUA - Salah satu isi piagam ASEAN mengimbau agar negara-negara anggota tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara. Isu tersebut kembali mengemuka setelah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak bergabung dalam aksi solidaritas terhadap Muslim Rohingya di Kuala Lumpur pada Minggu 4 November 2016.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Partai UMNO itu menyatakan dunia harus bereaksi terhadap genosida Myanmar. Najib juga tidak mau menutup mulut dan matanya terhadap penderitaan sesama Muslim di Myanmar, tanpa peduli piagam ASEAN. Pendapat serupa disampaikan oleh Mantan Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan.

"Memang tercantum dalam piagam ASEAN untuk tidak mencampuri urusan negara lain, akan tetapi ada beberapa situasi, tentu berbeda sehingga harus merespons," tutur pria asal Thailand itu dalam Seminar Internasional Bali Civil Society and Media Forum 2016 mengenai Islam, Demokrasi, dan Tantangan Pluralisme di Nusa Dua, Bali, Rabu (7/12/2016).

"Dalam Islam kami mengenal umat. Tentu sebagai saudara seiman, kami tidak akan diam terhadap penderitaan Muslim Rohingya. Kami akan merespons. Ini adalah tantangan bersama di ASEAN," tukas Sekjen ASEAN periode 2009-2012 itu.

Najib dalam pidatonya Minggu 27 November lalu menyebut, telah meminta Presiden Indonesia Joko Widodo untuk melakukan aksi serupa di Jakarta untuk menekan Myanmar. Akan tetapi, pria asal Surakarta itu menugaskan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi untuk membantu Myanmar menyelesaikan masalah tersebut lewat jalur diplomasi.

Langkah Indonesia tersebut diapresiasi oleh Myanmar. Penasihat Negara sekaligus Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi secara khusus mengundang Menlu Retno untuk mendiskusikan hal tersebut pada Selasa 6 Desember 2016. Sebagai catatan, Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang diundang oleh Myanmar untuk mendiskusikan konflik Rohingya.

Sebab, berbeda dengan negara lain seperti halnya Malaysia, Indonesia tidak pernah menekan Myanmar. Jakarta mengambil pendekatan berbeda dengan menawarkan solusi serta mengimbau agar Myanmar menyelesaikan masalah secara inklusif.

(Silviana Dharma)