Cara ini ia nilai dapat meminimalisir beban pekerjaan kepala sekolah di sekolah dasar yang selama ini ia nilai kurang fokus. Sebab, selain harus aktif mengurusi proses belajar mengajar peserta didik di sekolah, para kepala sekolah tersebut memiliki beban kerja mengelola keuangan sekolah.
“Kasihan kan problem para kepala sekolah menjadi banyak, belum didatangi para orang tua yang komplain, belum pikirannya penuh ketakutan karena penggunaan uang. Saya kira, kepala sekolah harus fokus pada kegiatan belajar mengajar, pengorganisasian guru dan semacamnya,” tandasnya.
Usulan ini diakuinya sempat ia sampaikan kepada BPK Perwakilan Jawa Barat saat menerima piagam opini Wajar Tanpa Pengecualian bersama 10 Kabupaten/Kota yang lain di Kantor BPKP Jawa Barat, Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, Senin (5/6/2017).
Sementara, terkait Aparatur Sipil Negara yang ia maksud untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai tata usaha di sekolah dasar, Kang Dedi, begitu ia disapa, mengusulkan agar pejabat dengan golongan esselon IV bisa mengisi posisi tersebut.
“Harusnya setara ya dengan tata usaha puskesmas sehingga pelaporan keuangan bisa lebih akuntabel,” pungkasnya.
(Salman Mardira)