MK Tetap Terima Pendaftaran Uji Materil UU Pemilu Meskipun Belum Disahkan

JAKARTA - Undang-undang pemilu yang baru disahkan oleh DPR resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh perorangan.

Juru bicara Mahkamah Konsititusi Fajar Laksono mengatakan, bahwa secara teori terkait UU pemilu yang sudah digugat oleh perorangan ini, pihaknya mengatakan akan tetap menerima meskipun UU tersebut belum ada nomor dan dicatat lembaga negara.

"Secara teori UU atau RUU disahkan parpipurna secara materil sudah jadi UU, tapi secara formil artinya harus sudah menjadi bentuknya sebagai UU yaitu ada nomor ada dicatat lembar negara barus disebut UU kewenangan. MK menguji UU dengan UUD bukan RUU," ujar Fajar di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Meskipun banyak yang akan menggugat perorangan ke MK terkait UU yang dianggap tidak inkonstitusional, Fajar melanjutkan bahwa pihaknya akan terus menerima meskipun UU tersebut belum disahkan presiden dan belum lengkap, karena MK pernah menguji perkara yang dimana belum disahkan presiden, namun secara formil belum disahkan sebagai UU tetapi sudah diajukan.

"MK dalam hal ini kepaniteraan tidak bisa menolak perkara, artinya MK menerima kemudian di verifikasi kalau memang belum lengkap dalam ada objek gugatannya, artinya belum ada apa yang mau diuji. Itu kita masukan ke akta belum lengkap, kita pernah preseden itu pernah di registrasi walaupun UU di regis masih titik-titik," papar Fajar.

Sebelumnya, ACTA resmi mendaftarkan permohonan uji materil UU Pemilu 2017. Habiburokhman selaku pemohon mengatakan meski UU ini belum memiliki nomor dan disahkan pihaknya akan tetap melakukan gugatan karena menganggap secara konten tidak akan berubah.

"Jadi secara administasi belom lengkap, tapi secara prinsip konten tidak mungkin berubah, ini biar tidak membuang waktu aja karena di MK periode pertama aja bisa 2 minggu, nanti tinggal perbaikan lagi masukin nomornya kalau sudah ada," kata Habiburokhman.

(Awaludin)