MK Tetap Terima Pendaftaran Uji Materil UU Pemilu Meskipun Belum Disahkan

JAKARTA - Undang-undang pemilu yang baru disahkan oleh DPR resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh perorangan.

Juru bicara Mahkamah Konsititusi Fajar Laksono mengatakan, bahwa secara teori terkait UU pemilu yang sudah digugat oleh perorangan ini, pihaknya mengatakan akan tetap menerima meskipun UU tersebut belum ada nomor dan dicatat lembaga negara.

"Secara teori UU atau RUU disahkan parpipurna secara materil sudah jadi UU, tapi secara formil artinya harus sudah menjadi bentuknya sebagai UU yaitu ada nomor ada dicatat lembar negara barus disebut UU kewenangan. MK menguji UU dengan UUD bukan RUU," ujar Fajar di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Meskipun banyak yang akan menggugat perorangan ke MK terkait UU yang dianggap tidak inkonstitusional, Fajar melanjutkan bahwa pihaknya akan terus menerima meskipun UU tersebut belum disahkan presiden dan belum lengkap, karena MK pernah menguji perkara yang dimana belum disahkan presiden, namun secara formil belum disahkan sebagai UU tetapi sudah diajukan.