Nah! DPR Yakin Ada Penyokong Dana di Balik Sindikat Saracen

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meyakini bahwa ada segelintir oknum yang menyokong dana segar ke Sindikat Saracen dalam menyebarkan isu ujaran kebencian dan fitnah.

Saracen merupakan sindikat yang menawarkan jasa untuk melakukan penyebaran kebencian dan fitnah dengan menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial.

"Mana ada makan siang yang gratis? Mana ada orang yang waras mau memproduksi berita bohong. Hanya orang yang tidak waras dan butuh uang terlibat dalam kejahatan itu," kata Nasir kepada Okezone, Jakarta, Sabtu (2/9/2017).

(Baca Juga: Terbaru! Polisi Serahkan 14 Rekening Saracen ke PPATK)

Oleh sebab itu, politikus PKS itu berharap kepada aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas Sindikat sampai ke akar-akarnya. Tak hanya kepada para 'pemainnya', tetapi juga orang-orang di balik sindikat tersebut diharapakan dapat ditangkap.

Meningat, dikatakan Nasir, Saracen telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi, muncul isu bahwa kelompok itu juga kerap dijadikan alat dalam konstelasi politik.

"Karena itu sudah saatnya polisi mengusut tuntas kelompok penjual kebohongan melalui media sosial secara objektif dan bertanggungjawab. Artinya jangan ada unsur politik dalam menelanjangi kelompok yang menjual kebohongan itu," papar Nasir.

(Baca Juga: Cegah Kejahatan Siber, DPR Dorong Koordinasi Kuat antara Penegak Hukum, BIN dan Kemenkominfo)

Sejauh ini, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni JAS, SR, dan MFT, serta MAH. Kemudian, dalam perkembangannya,polisi menemukan 14 rekening terkait dengan sindikat Saracen.

Dalam kasus ini, penyidik menemukan satu bundel proposal yang telah disita oleh polisi. Bahkan, di dalam proposal itu ditemukan fakta bahwa Saracen memasok tarif puluhan juta untuk menyewa jasanya. Namun, tujuan proposal itu masih misteri.

Rincian tarif dalam proposal itu adalah pembuat website dikenakan biaya Rp15 juta. Kemudian, jasa beberapa buzzer dipatok tarif Rp45 juta per bulan. Sang ketua meminta harga Rp10 juta.

(Erha Aprili Ramadhoni)