MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
YANGON – Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, kembali angkat bicara terkait situasi di Rakhine State, tempat warga etnis Rohingya sedang menderita akibat konflik bersenjata. Suu Kyi mengklaim, Pemerintah Myanmar berusaha melakukan yang terbaik demi melindungi warga negaranya di Rakhine State.
Meski demikian, Suu Kyi tidak secara spesifik menyebut warga negara seperti apa yang ia maksudkan. Warga etnis Rohingya sendiri cenderung memilih melarikan diri dari Rakhine ketika pemberontak Rohingya memicu penyerangan balik militer Myanmar di wilayah tersebut pada 25 Agustus 2017.
BACA JUGA: Krisis Rohingya, Erdogan: Anda Melihat Desa-Desa Dibakar, Tapi Kemanusiaan Tetap Diam!
BACA JUGA: Gawat! Pejabat Tinggi PBB Sebut Myanmar di Ambang Genosida Etnis Rohingya
Banyak negara dengan mayoritas Muslim hingga para aktivis dari Barat memberikan kritikan pedas terhadap Suu Kyi. Pasalnya, Suu Kyi dipandang “diam saja” ketika warga etnis Rohingya mengalami persekusi. Tak pelak, bungkamnya Suu Kyi memicu banyak pihak mendesak agar gelar Nobel Perdamaian miliknya dicabut.
“Kami harus mengurus warga kami, kami harus mengurus semua orang yang berada di negara kami atau tidak, apakah mereka warga negara kami atau bukan,” ujar Suu Kyi kepada media Asian News International, sebagaimana dikutip dari Reuters, Kamis (7/9/2017).
BACA JUGA: Ungkap Kisah Kabur dari Myanmar, Pengungsi Rohingya: Allah Bawa Kami ke Indonesia
BACA JUGA: Terungkap! Militer Myanmar Dibantu Warga Bakar Rumah Muslim Rohingya
Justifikasi mengenai keadaan di Rakhine juga disampaikan oleh peraih Nobel Perdamaian pada 1991 itu ketika menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi di Kota Yangon.
“Tentu saja, sumber daya kami tidak selengkap dan memadai seperti yang diinginkan tapi kami berusaha yang terbaik serta kami ingin memastikan semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum,” jelas Suu Kyi.
Kekerasan di Rakhine juga telah menyita perhatian Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Ia bahkan menuliskan surat resminya ke Dewan Keamanan PBB untuk menyampaikan keprihatinannya. Pada surat tersebut Guterres memberikan sejumlah langkah agar Dewan Keamanan membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar tersebut.
Namun sayangnya muncul kabar tak sedap terkait Dewan Keamanan. Reuters melaporkan, Myanmar tengah bernegosiasi dengan China dan Rusia agar memastikan mereka dapat menghentikan kecaman Dewan keamanan PBB terkait krisis Rohingya.
(Rifa Nadia Nurfuadah)