Sanksi AS Dicabut, Dubes Sudan Sebut Negaranya Pasar Potensial bagi Indonesia

JAKARTA – Pasar yang besar. Kata-kata itu berulang kali diucapkan Duta Besar Sudan untuk Indonesia Elsiddieg Abdulaziz Abdalla. Menurutnya, Sudan bisa menjadi pasar bagi investasi asing yang baik asalkan sanksi dari Amerika Serikat (AS) bisa segera dicabut.

Negara beribu kota Khartoum itu memang disanksi oleh Negeri Paman Sam sejak 1993 karena dianggap mendukung kegiatan terorisme. Elsiddieg optimistis sanksi itu akan segera dicabut dalam hitungan bulan. Sebab, menurut laporan yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri AS, Sudan sudah memenuhi komitmen memberantas terorisme dan tidak ada serangan teror sepanjang 2016.

"Kami menunggu pernyataan resmi dari AS untuk pencabutan sanksi. Begitu dicabut maka ada kesempatan untuk investasi, termasuk dari Indonesia," ujar Elsiddieg Abdulaziz Abdalla dalam konferensi pers terbatas di Kompleks Kedutaan Besar Sudan, Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2017).

BACA JUGA: AS Tanggapi Sambutan Jokowi untuk Presiden Sudan
 

Ayah dari empat orang anak itu menambahkan, negaranya memiliki cadangan emas yang besar terutama di wilayah utara hingga barat. Selain itu, Sudan juga menyimpan minyak yang cukup baik di lepas pantai maupun di daratan. Ia pun mengundang investor asal Indonesia untuk menanamkan modal di negaranya.

Elsiddieg senang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan orang-orang dekat di Istana Merdeka saat menyerahkan surat tugas pada Selasa pagi. Lulusan University of Khartoum itu mengatakan, Presiden Jokowi memerintahkan agar perusahaan-perusahaan Indonesia berani untuk melebarkan sayap ke Afrika, terutama Sudan.

"Presiden ingin Indonesia merangkul Afrika. Saya senang mendengar itu dari orang-orang dekat Presiden Jokowi. Negara Anda ini punya banyak hal, punya banyak pengalaman dalam mengelola sumber daya. Saya ingin itu dibawa ke Sudan," sambung Elsiddieg.

Mantan Duta Besar Sudan untuk Zimbabwe itu mengklaim, situasi politik negaranya sudah stabil dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan pasukan perdamaian PBB, yang salah satunya berasal dari Indonesia, memiliki peran besar dalam menciptakan situasi tersebut.

"Mereka bekerja dengan sangat bagus. Kami tahu Indonesia tidak memiliki agenda tersembunyi di Indonesia. Maka kami menerima mereka dengan baik. Kami hanya menerima dari negara-negara Asia dan Afrika saja. Akan tetapi, jumlah mereka akan kami kurangi bulan depan hingga setengahnya," tandas Elsiddieg.

BACA JUGA: Indonesia Kirim Pasukan ke Sudan

Ia secara terang-terangan menyebut targetnya selama bertugas di Indonesia adalah memperat hubungan bilateral. Sejumlah kerjasama siap dijajaki antara Jakarta dengan Khartoum, di antaranya adalah pertukaran pelajar, sektor pertanian, perikanan, serta minyak dan gas (migas). Sekali lagi, semua baru bisa terjadi jika sanksi dari AS yang sudah berlaku 24 tahun dicabut.

(Rifa Nadia Nurfuadah)