Dedi Mulyadi Curhat Diminta Mahar Rp10 M, Golkar: Laporkan ke DPP dan Pidanakan!

JAKARTA - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid membantah partainya telah meminta mahar bagi calon yang akan maju dalam pemilihan daerah. Hal itu terkait Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang mengaku diminta Rp10 miliar agar direkomendasi jadi calon gubernur oleh DPP Golkar.

Nurdin mengatakan telah berkomunikasi dengan Dedi dan meminta Ketua DPD Golkar Jabar itu melapor kepada DPP Golkar atau membuat laporan pidana.

"Saya sudah SMS ke beliau, SMS saya menyatakan begini 'kalau memang ada yang telefon atau yang menghubungi minta uang Rp10 miliar mengatasnamakan DPP Golkar tanpa melalui bendum (bendahara umum) maka laporkan ke DPP dan laporkan pidana," ujar Nurdin di Resto Puang Oca, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).

Nurdin menegaskan di Golkar sama sekali tak ada sistem mahar bagi kadernya yang akan maju di Pilkada serentak atau mencalonkan diri sebagai legislatif. "Tidak ada mahar-mahar di Golkar itu tertib, kalau ada lewat bendahara. tidak ada lewat orang, kalau lewat orang itu pribadi masing masing," jelas Nurdin.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Mengaku Diminta Mahar Rp10 M agar Direkom Jadi Cagub Jabar)

"Misalkan Anda lihat ada kesempatan boleh saja anda menghubungi saya bisa uruskan SK, kasih begini itu urusan anda dengan dia yang bersangkutan kalau dapat SKnya, terimakasih anda uruskan. Kalau tidak dapat SKnya suruh lapor polisi penipuan kan mudah saja gitu. Di Golkar nggak ada mahar, intinya Golkar tak ada mahar," imbuhnya.

Sebelumnya di hadapan ratusan kader yang datang di Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Kota Bandung, Dedi mengaku sempat ditelepon oleh tokoh yang mengaku dekat dengan pengurus DPP Golkar.

Tokoh tersebut menanyakan kesiapan Deddy Mulyadi untuk bertarung di Pilgub Jabar 2018 dan meminta supaya dirinya menyiapkan uang Rp 10 miliar agar surat rekomendasi bisa dikeluarkan DPP Golkar atas namanya.

(Salman Mardira)