Nurdin Halid: Golkar Tak Minta Novanto Mundur, Hanya Diminta Nonaktif dan Tunjuk Plt Ketum

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan, tidak ada rekomendasi dari internal DPP Partai Golkar meminta Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Novanto hanya diminta nonaktif sementara dari jabatannya karena masih sakit dan menunjuk pelaksana tugas (Plt).

Menurut Nurdin penunjukan Plt Ketum Golkar perlu dilakukan agar Novanto bisa fokus menyembuhkan kesehatan dan menghadapi proses hukum.

"Siapa yang minta mundur. Enggak ada yang minta mundur. Dari internal itu minta supaya non-aktif. Agar konsentrasi mengurus masalah hukum dan kesehatan, supaya partai ini pedomannya bisa berjalan dengan baik," ujar Nurdin saat dihubungi, Kamis (28/9/2017).

"Beliau juga secara faktual dan fisik tidak bisa mengurus secara harian. Maksudnya baik, agar beliau bisa konsentrasi, ada Plt. Itu masih kajian," imbuh Nurdin.

Menurut Nurdin pihak luar DPP Partai Golkar, seperti Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung dan politikus senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang meminta agar Novanto mundur karena kesehatan dan adanya kasus hukum yang menjeratnya.

"Kalau yang minta mundur itu dari luar (internal), Pak JK, Akbar Tandjung. Dari dalam itu minta non-aktif dan supaya ada Plt," kata Nurdin.

Hingga saat ini Nurdin belum berkomunikasi dengan Novanto untuk membahas rekomendasi ini, sehingga belum ada juga siapa yang ditunjuk sebagai Plt. "Belum dibahas. Saya belum komunikasi dengan beliau," pungkasnya.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Ratu Dian Hatifah, juga menyangkal jika internal pertanya meminta Setya Novanto mundur dari ketum. "Bukan mundur, tetapi mengarahkan kepada ketum untuk mengambil keputusan. Iya lebih kurangnya mengarah ke sana (menunjuk Plt)," kata Ratu kepada Okezone.

Ratu mengungkapkan, keputusan rapat Korbid Kajian Strategis DPP Golkar merekomendasikan beberapa hal terkait kondisi Novanto yang sedang jadi tersangka kasus korupsi e-KTP agar fokus menjalani proses hukumnya.

Ratu menambahkan, rekomendasi kajian tersebut lebih pada penyelesaian organisasi agar DPP menjaga roda organisasi berjalan baik. Hasil kajian itu diserahkan kepada rapat pleno harian melalui Ketua Harian Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham untuk disampaikan kepada Novanto.

"Dan berharap hasil kajian mengarahkan memberikan kesempatan kepada ketua umum dapat memberikan keputusan terkait roda organisasi," pungkas Ratu.

(Salman Mardira)