Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan lebih disiplin dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sehingga, kebijakan yang dibuat dan masih dalam pembahasan tidak langsung bocor begitu saja. Seperti kebijakan untuk penataan kawasan Tanah Abang.
"Untuk kebijakan Pasar Tanah Abang, seperti UMP, kita belum bisa beri banyak keterangan karena belum final. Nanti ada distorsi. Tapi, begitu kebijakan diambil, teknis teman-teman SKPD nanti," katanya.
Saat ini, lanjut Sandi, pihaknya sudah melewati masa kampanye. Sebagai pejabat resmi, dia bertekad akan memegang kebijakan sebagai sesuatu yang harus dijalankan.
Dengan demikian, menurutnya berbeda ketika saat kampanye, kebijakan tersebut hanya sebatas rencana dan belum tentu dijalankan jika tak terpilih menjadi kepala daerah.
"Kalau masih dikaji, jangan diwacanakan karena akan timbul pro-kontra. Kalau kita mau dapatkan feedback, kan bisa dari sosmed dan komunitas yang kita ajak rapat," tegasnya.