Wagub Sandiaga: Kita Akan Transparan kepada Media!

 

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menegaskan, dirinya berkomitmen untuk buka-bukaan kepada wartawan. Namun, begitu masih ada beberapa keterangan yang belum bisa diberikan, karena masih dalam pembahasan dan tidak ingin membuat asumsi publik.

Belakangan ini ramai media memberitakan tentang ketertutupan Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno pada media. Namun dibalik semua itu, Sandi dengan tegas menjelaskan bahwa dirinya tetap komitmen untuk transparansi terhadap media dan masyarakat.

"Iya dong. Kita buka, sebuka-bukanya. ini open goverment, open data kok. Kemarin kita bilang, 'uber you give us data, i'll give you data'. Kita enggak ada tutupin karena kedepan kebijakan berbasis data," ujar Sandi kepada wartawan di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2017).

 (Baca juga: Gubernur-Wagub DKI Zaman Now, Anies Naik Ojek dan Sandi Lari ke Kantor)

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan lebih disiplin dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sehingga, kebijakan yang dibuat dan masih dalam pembahasan tidak langsung bocor begitu saja. Seperti kebijakan untuk penataan kawasan Tanah Abang.

"Untuk kebijakan Pasar Tanah Abang, seperti UMP, kita belum bisa beri banyak keterangan karena belum final. Nanti ada distorsi. Tapi, begitu kebijakan diambil, teknis teman-teman SKPD nanti," katanya.

Saat ini, lanjut Sandi, pihaknya sudah melewati masa kampanye. Sebagai pejabat resmi, dia bertekad akan memegang kebijakan sebagai sesuatu yang harus dijalankan.

Dengan demikian, menurutnya berbeda ketika saat kampanye, kebijakan tersebut hanya sebatas rencana dan belum tentu dijalankan jika tak terpilih menjadi kepala daerah.

"Kalau masih dikaji, jangan diwacanakan karena akan timbul pro-kontra. Kalau kita mau dapatkan feedback, kan bisa dari sosmed dan komunitas yang kita ajak rapat," tegasnya.

 (Baca juga: Bicara Perombakan SKPD, Gubernur Anies: Kita Lihat Target dan Terobosannya!)

Sandi mencontohkan, saat Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 diputuskan sebesar Rp3,6 juta, pihaknya mempertimbangkan 15 acuan. Dengan data-data lengkap, yakinnya, kebijakan itu bisa bermanfaat bagi semua pihak meski terkadang tidak menyenangkan bagi elemen masyarakat lainnya.

Terkait tidak adanya wawancara di depan ruang kerja Wakil Gubernur, Sandi membeberkan beberapa alasan. Salah satunya, dia mengaku memiliki waktu singkat yang terganggu layanan wawancara itu. Apalagi, masih banyak tamu wakil gubernur yang harus dilayani selain awak media.

"Saya minta teman-teman media bisa enggak doorstop teratur, pertanyaannya bukan di seleksi, tapi pertanyaan yang relevan dengan yang kita rapatkan di Balairung, harus ada meeting point yang teratur, kita ada tiga doorstop, pagi, siang dan sore," tandasnya.

(Awaludin)