JAKARTA – Dengan segala permasalahannya, kawasan Laut China Selatan masih menjadi wilayah yang memiliki potensi konflik yang cukup tinggi, terutama bagi negara-negara yang saling bersengketa. Untuk mengurangi potensi konflik tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya membangun rasa saling percaya di antara negara-negara yang terlibat.
Salah satu upaya tersebut adalah mempertemukan aktor negara dan non-negara dalam sebuah lokakarya untuk memberi masukan bagi upaya menangani potensi konflik di Kawasan Laut China Selatan.
"Ini adalah lokakarya ke-27 sejak 1990. Kita menyelenggarakan dan secara konsisten melaksanakannya dalam bentuk satu setengah track diplomacy, dengan melibatkan akademisi, peneliti dan think tank," kata Wamenlu RI Abdurrahman Mohammad Fachir usai membuka The 27th Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (16/11/2017).
BACA JUGA: Bahas Sengketa Laut China Selatan, Kedubes AS: Klaim Kemaritiman Harus Sesuai Hukum Internasional
Menurut Fachir, salah satu cara menata potensi konflik tersebut adalah dengan sebuah kerjasama yang konkret. Hal itu direalisasikan dalam bentuk proyek-proyek yang dijalankan oleh pihak pemerintah dan non pemerintah dari negara-negara bersengketa.