Beijing Desak Komisi PBB Tak Pertimbangkan Klaim Malaysia di Laut Cina Selatan
NEW YORK - Beijing menuduh Malaysia melanggar kedaulatannya setelah negara tetangganya di Asia Tenggara itu mengajukan klaim landas yang diperpanjang di Laut Cina Selatan yang disengketakan.
Misi tetap China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mendesak Komisi PBB tentang Batas Landas Kontinen (CLCS) untuk tidak mempertimbangkan klaim Malaysia yang berupaya menetapkan batas terluar dari batas benuanya yang sah di luar batas 200 mil laut.
BACA JUGA: China dan Malaysia Sepakat Kerjasama Militer di Laut China Selatan
“China memiliki perairan internal, laut teritorial, dan zona bersebelahan berdasarkan Nanhai Zhudao (kepulauan Laut Cina Selatan); China memiliki zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. China memiliki hak bersejarah di Laut Cina Selatan, ”kata misi China untuk PBB dalam catatan diplomatik kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, sebagaimana dilansir South China Morning Post, Selasa (17/12/2019).
Misi China mengatakan bahwa pengajuan klaim oleh Malaysia, yang dibuat pada Kamis, "telah secara serius melanggar kedaulatan, hak kedaulatan dan yurisdiksi Beijing di Laut Cina Selatan".
"Pemerintah China secara serius meminta agar komisi tidak mempertimbangkan pengajuan oleh Malaysia," kata catatan diplomatik tersebut.
Kementerian luar negeri China pada Senin mengatakan Beijing juga telah mengajukan keluhan pada perwakilan dengan Malaysia, dengan mengatakan pihaknya telah melanggar kedaulatan China dan melanggar "norma hubungan internasional".
BACA JUGA: ASEAN dan Tiongkok Sepakati Naskah Negosiasi CoC di Laut China Selatan
Pengajuan klaim Malaysia dibuat untuk bagian landas kontinennya yang membentang lebih dari 200 mil laut di wilayah utara Laut Cina Selatan. Langkah ini dapat membantu Malaysia untuk menetapkan hak atas semua sumber daya dasar laut dan bawah tanah - termasuk cadangan minyak dan gas - yang mungkin ada di daerah tersebut.
Sementara negara-negara pesisir seperti Malaysia dapat menetapkan batas terluar batas laut batas hukum mereka dari batas 200 mil laut mereka di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, para pengamat mengatakan langkah itu mungkin dilihat sebagai provokasi oleh Beijing.
