Bawaslu dan Polri Harus Petakan Potensi Rawan Pilkada

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangun (PPP) M Romahurmuziy (Romi) menilai konflik yang terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tak boleh terulang di Pilkada serentak 2018 nanti.

Untuk itulah PPP mendukung penuh langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Polri yang telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018.

"Ini adalah langkah antisipatif setelah melihat perkiraan keadaan. Bahwa apa yang terjadi di DKI juga rawan terulang di beberapa tempat," kata Romi kepada wartawan, Sabtu (2/12/2017).

Meskipun Pilkada serentak 2018 hanya dilakukan di 171 daerah, namun potensi kerawanan terjadinya konflik sangat tinggi lantaran jumlah pemilih yang terlibat mencapai 87 persen daripada pemilih pada Pemilu 2014 lalu.

"Karena lima provinsi penyumbang suara terbesar ikut Pilkada. Jawa Barat, Jateng, Jatim, Sumut, Sulsel. Sehingga kerawanan itu pada titik kontestasi, di mana kontestasi pemilih pemilih terbesar turut serta," jelasnya.

Besarnya jumlah pemilih dalam Pilkada 2018 dikhawatirkan tidak sebanding dengan jumlah aparat keamanan yang ada, terutama kepolisian. Ia mencontohkan dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, Polda Metro Jaya harus meminta bantuan dari Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk pengamanan.

"Besok (Pilkada 2018) tidak bisa, karena pengamanan ibu kota tidak bisa ditarik dari Jakarta. Jabar, Jateng, Jatim ada Pilkada sendiri sendiri. Jadi pem-BKO an menjadi sulit. Cukupilah dengan dirimu sendiri, kira kira begitulah," paparnya.

Atas dasar itu, Romi meminta pada semua pihak yang terlibat langung maupun tidak dalam Pilkada untuk menjaga situasi yang kondusif dengan berkompetisi dengan sehat. 

"Kita harus meletakkan Pilkada sebgai sebuah perayaan demokrasi. Bukan tempatnya menjadikan Pilkada sarana mencaci, menjatuhkan lawan denga segala cara dan kita tidak boleh menggunakan pilkada sebagai ajang meningkatkan eskalasi ketegangan diantara saudara sebangsa setanah air," tegasnya.

Selain itu, Romi meminta semua pihak menyaring dan mencek semua informasi yan beredar, terutama yang bersumber dari media sosial. Karena banyak media sosial yang validitasnya dipertanyakan. 

"Karena saat ini ada ratusan ribu bahkan jutaan situs yang di produksi untuk mereproduksi hoax. Atau berita palu," kata Romi.

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018, Selasa (28/11/2017). Tiga provinsi dinilai memiliki kerawanan paling tinggi, Provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi memiliki nilai kerawanan atau indeks antara 3,00 sampai 5,00.

"Tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya ialah Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Bawaslu RI Muhammad Afifuddin.

Sementara, 14 provinsi lain yang juga akan menggelar Pilkada 2018 dikategorikan memiliki kerawanan sedang, dengan nilai antara 2,00 hingga 2,99.

Berturut-turut yaitu Sumatera Utara (2,86); Sulawesi Tenggara (2,81); Kalimantan Timur (2,76); Maluku Utara (2,71); Nusa Tenggara Timur (2,70); Jawa Tengah (2,68), serta Sumatera Selatan (2,55).

Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat (2,54); Sulawesi Selatan (2,53); Jawa Barat (2,52); Riau (2,46); Lampung (2,28); Bali (2,19), serta Jawa Timur (2,15).

(Awaludin)