MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI dinilai sangat strategis untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Sudah selayaknya Panglima TNI dijabat dari TNI AU guna mewujudkan kepentingan nasional atas pertahanan maritim tersebut,” kata pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati kepada Okezone, Senin (4/12/2017).
Sesuai visi Presiden Jokowi dalam poros maritim dunia, maka penguatan pilar kelima untuk pertahanan maritim fokus meningkatkan kemampuan angkatan laut (AL) dan angkatan udara (AU).
“Sesuai dengan tahapan pembangunan kekuatan maritim sudah selayaknya alutsista AU mendapat prioritas pertama. Kekuatan udara dibangun agar mampu beroperasi 24 jam hingga ruang udara di atas ZEE dan landas kontinen,” ujar Susaningtyas.
Kemampuan tersebut, menurutnya, sangat dibutuhkan TNI untuk menjamin keunggulan di udara dan di laut. “Artinya, kekuatan udara tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan udara atas semua operasi militer di laut,” sebut dia.
Susaingtyas menilai TNI AU memberikan jaminan air supremacy dan air superiority agar TNI AL mampu melaksanakan semua operasi di laut menjaga stabilitas keamanan maritime, sehingga sikap Jokowi menunjuk Kasau calon tunggal Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun.
“Hal penting lain, TNI AU memiliki cara pandang bahwa ruang udara memiliki nilai yang sangat penting dalam mendukung program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah, nilai yang paling penting adalah nilai ekonomis,” kata dia.
“Sehingga pola gelar TNI AU mengutamakan di daerah depan yaitu Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke dan Kupang.
“Dengan demikian kita akan mampu mengawasi ruang udara dan wilayah yang ada di bawahnya mulai dari ZEE, kemampuan yang akan kita tingkatkan adalah kemampuan penginderaan dan penindakkan atas obyek di udara dan obyek diatas permukaan,” pungkasnya.
(Salman Mardira)