PBB Gelar Sidang Darurat, AS Ancam Hentikan Bantuan kepada Negara yang Tolak Keputusannya Terkait Yerusalem

PADA Kamis 21 Desember, sidang darurat Majelis Umum PBB digelar. Sidang darurat tersebut digelar akibat Amerika Serikat (AS) memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyatakan penolakan atas diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

BACA JUGA: AS Veto Resolusi Soal Yerusalem, PBB Akan Gelar Sidang Khusus Bahas Palestina

Dalam sidang tersebut, Duta Besar (Dubes) AS, Nikki Haley, menegaskan bahwa apa pun yang terjadi, Negeri Paman Sam akan tetap memutuskan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Bahkan Haley mengatakan bahwa AS lebih memilih untuk diserang karena pilihan sepihaknya dari pada mencabut keputusannya tersebut.

"AS akan mengingat hari ini di mana memilih untuk diserang di Majelis Umum karena tindakan kami menjalankan hak kami sebagai sebuah negara yang berdaulat," ungkap Nikki Haley di hadapan Majelis Umum PBB.

BACA JUGA: AS Ancam Akan Hentikan Bantuan Dana terhadap Negara yang Tolak Keputusannya Terkait Yerusalem

Sebanyak 128 negara memilih untuk sepakat atas resolusi PBB yang menyatakan bahwa menolak keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sementara sebanyak sembilan negara memilih untuk menentang resolusi tersebut dan 35 negara memilih untuk abstain. Dilaporkan sebanyak 21 negara tidak memberikan suara.

Sebelum sidang darurat tersebut digelar, Pemerintah AS sempat mengancam negara-negara yang menolak Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AS menyatakan akan menberhentikan bantuan dana kepada negara-negara yang aktif menolak keputusannya.

"Mereka mengambil ratusan juta dolar bahkan miliaran dolar, dan kemudian mereka memilih untuk melawan. Kami melihat suara itu. Biarkan mereka memilih melawan kita. Kita akan menghemat banyak dana. Kami tidak peduli, " ungkap Presiden AS Donald Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

BACA JUGA: 128 Negara Pilih Resolusi Majelis Umum PBB untuk Tolak Keputusan AS Terkait Yerusalem

Presiden Majelis Umum PBB, Miroslav Lajcak, menolak untuk berkomentar atas ancaman AS tersebut. Namun ia mengatakan bahwa “adalah hak dan tanggung jawab negara-negara anggota untuk mengekspresikan pandangan mereka." Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menolak untuk mengomentari ucapan Presiden Trump.

Ancaman tersebut dianggap berpengaruh terhadap sidang darurat Majelis Umum PBB. Saat sidang tersebut, banyak negara yang menolak resolusi tersebut dari pada biasanya. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut pemungutan suara tersebut adalah sebuah kemenangan untuk Palestina. Namun Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menolak pemungutan suara tersebut.

(pai)

(Rifa Nadia Nurfuadah)