KPK: Paslon yang Gunakan Politik Uang di Pilkada Tak Memiliki Ide dan Program Unggulan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengingatkan kepada pasangan calon (paslon) kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada 2018 untuk tidak melakukan politik uang demi mencapai tujunnya.

Laode menyebut, calon kepala daerah yang membeli suara dengan cara membayar, sebetulnya tidak mempunyai ide dan program unggulan yang ditawarkan kepada rakyat demi memajukan satu daerah.

(Baca Juga: Calon Kepala Daerah Sulit Terbebas dari Negatifnya Sistem Demokrasi)

"Karena dia (calon kepala daerah) mau membeli suara dengan membayar, dia tak bisa menjual ide program yang bisa dijual ke masyarakat," kata Laode Di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2018).

Oleh sebab itu, Laode mengimbau untuk tidak memilih para calon kepala daerah yang hanya memberikan uang demi meraih pundi-pundi suara. Pasalnya, itu hanya akan merugikan untuk ke depannya.

"Saya kembali lagi ajak masyarakat Indonesia jangan terjebak dengan janji-janji uang dari para calon kandidat ini," ucap Laode.

(Baca Juga: Kapolri Sebut Papua dan Kalimantan Masuk Wilayah Rawan Konflik Pilkada)

Laode mengimbau kepada masyarakat yang daerahnya menggelar pemilu, untuk tidak memilih kandidat yang membayar. Karena, Laode menegaskan, calon kepala daerah itu dapat dipastikan bukan sosok yang baik.

"Jadi ke masyarakat seluruh indonesia yang ada pilkada didaerahnya jangan pilih kandidat yang mau bayar. Itu imbauan dari kami," tutup dia.

(Fiddy Anggriawan )