Kemenkes Diminta Koordinasi dengan Kementerian Lain untuk Atasi Gizi Buruk di Papua

JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menilai kurangnya koordinasi antara kementerian dan lembaga negara lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan di daerah Papua, khususnya daerah yang sulit terjangkau oleh fasilitas kesehatan.

Menurut Dede seharusnya Kementerian Kesehatan bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat alur pemberian fasilitas pelayanan kesehatan uanhg memudahkan masyarakat disana.

"Untuk itu pentingnya pemerintah pusat dan daerah membuat skema untuk memudahkan infrastruktur menuju faskes atau RS/tenaga medis jauh hari sebelum saat dibutuhkan," ucap Dede kepada Okezone, Kamis (18/1/2018).

 (Baca Juga: Dampak Campak & Gizi Buruk, TNI Kirim 8 Ton Makanan & Obatan Melalui Jalur Laut)

Dede mengatakan kejadian gizi buruk dan wabah campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua lantaran infrastruktur yang tak mendukung pelayanan kesehatan disana.

"Bahwa obat dan makanan tambahan bagi anak dan balita tidak sampai ke Asmat karena medan perjalanan dan infrastruktur yang sulit sehingga obat dan makanan bergizi terhambat di Kabupaten Timika," jelas Dede.

Bila koordinasi berjalan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, politikus Partai Demokrat itu berharap tak ada lagi kejadian adanya wabah campak dan gizi buruk yang menewaskan 61 anak di Kabupaten Asmat, Papua.

"Hal seperti ini mustinya tidak boleh terjadi lagi jika koordinasi dilakukan bersama antara lintas kementerian, antara pemrintah pusat dan daerah," harapnya. (muf)

(Erha Aprili Ramadhoni)