Lepas Jabatan Sekjen, Idrus Marham Jadi Ketua Korbid Kelembagaan DPP Golkar

JAKARTA - Meski telah menjabat sebagai Menteri Sosial, Idrus Marham tetap dipercaya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menempati posisi dalam kepengurusan baru Partai Golkar. Idrus ditunjuk Airlangga untuk menjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar dengan wakilnya Kahar Muzakkir.

"Ketua Korbid Kelembagaan Idrus Marham dan wakilnya Kahar Muzakir," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (22/1/2018).

Airlangga tak merincikan alasan Idrus masih menempati jabatan kepengurusan meski telah menjadi Menteri Sosial. Namun, Airlangga yakin jabatan Idrus di DPP Golkar tak akan mengganggu kerjanya sebagai seorang menteri.

Hal ini karena aktivitas dan kerja dari posisi tersebut tak sesibuk saat Idrus menjadi Sekjen Partai Golkar. "Terkait Pak Idrus memang ada jabatan yang kita sebut portofolio, mungkin pekerjaannya tidak semasif sebagai Sekjen yang lalu," ungkap Airlangga.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengumumkan perombakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada Senin (22/1). Perombakan tersebut bagian revitalisasi dan restrukturisasi kepengurusan Partai Golkar hasil mandat musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada Desember 2017 lalu.

(Baca Juga: Ini Susunan Struktur Kepengurusan Baru DPP Golkar)

Airlangga menunjuk Sekretaris Jenderal Partai Golkar dijabat oleh Lodewijk Freidrich Paulus, menggantikan posisi Idrus Marham yang pekan lalu dilantik menjadi Menteri Sosial. Adapun Lodewijk pada era Ketua Umum Golkar Setya Novanto menjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Stategis dan Pengembangan SDM. Ia merupakan mantan perwira tinggi angkatan darat dan pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus ke-24.

Sementara untuk Bendahara Umum, Airlangga masih mempercayai Robert J Kardinal yang menempati posisi sama pada periode kepemimpinan Setya Novanto.

Airlangga mengatakan struktur kepengurusan kali ini lebih ramping dari kepengurusan sebelumnya, yakni 305 orang menjadi 251 orang. Dari jumlah tersebut, 71 diantaranya pengurus perempuan.

"Sehingga kuota perempuan 30 persen dari kepengurusan telah tercapai," ujar Airlangga.

(Angkasa Yudhistira)