Wabah Campak dan Gizi Buruk Melanda Asmat, DPR Minta Dana Otonomi Khusus Papua Dievaluasi

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago meminta dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dievaluasi.

Pernyataannya itu menyikpai Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Irma menilai hingga kini dana tersebut belum mampu mensejahterakan masyarakat Papua.

"Anggaran untuk kesehatan dan pendidikan yang masuk dalam dana Otda (Otsus) juga perlu dievaluasi penggunaan dan peruntukannya, karena sampai hari ini masyarakat belum juga mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak," kata Irma kepada Okezone, Rabu (24/1/2018).

<img src="http://i.okezone.tv/photos/2018/01/23/46694/239657_medium.jpg" alt="Ruang Perawatan Penuh, Pasien Gizi Buruk Terpaksa Dirawat di Garasi Mobil"  width="480" sandbox="allow-scripts allow-same-origin" layout="responsive" />

Irma berujar, pemerintah pusat harus mengikutsertakan pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pemerataan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan di bumi Cendrawasih itu. Penanganan percepatan pembangunan dapat berhasil jika sinergisitas pusat-daerah bisa terjalin.

Dia menambahkan, kinerja pemerintah menanggulangi wabah ini dinilai cukup baik. Pasalnya, baik Presiden Joko Widodo ataupun para pembantunya sudah terjun langsung ke Papua untuk melihat permasalahan yang terjadi. Di tambah lagi, Presiden juga telah menginstruksikan kepada TNI-Polri untuk membentuk satuan tugas (Satgas).

"Saya kira pemerintah dan Presiden sudah melakukan gerak cepat dalam menangani masalah ini. Jika pemerintah daerah juga memiliki kesigapan yang sama, saya yakin kondisi akan cepat pulih bahkan perbaikan kesejahteraan menjadi sebuah keniscayaan," jelas Irma.

BACA: Petaka Gizi Buruk yang Merenggut Puluhan Nyawa Anak Papua

BACA: Gizi Buruk di Papua, DPR Nilai Kinerja Kemenkes Masih Buruk

<img src="http://i.okezone.tv/photos/2018/01/23/46694/239656_medium.jpg" alt="Ruang Perawatan Penuh, Pasien Gizi Buruk Terpaksa Dirawat di Garasi Mobil"  width="480" sandbox="allow-scripts allow-same-origin" layout="responsive" />

Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge di Istana Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan membahas permasalahan wabah penyakit campak dan gizi buruk yang dialami warga pedalaman Papua tersebut.

Selain itu, Jokowi telah memerintahkan TNI dan Polri membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani wabah penyakit campak dan gizi buruk yang ada di sana. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan, pembentukan Satgas tersebut merupakan ‎tindaklanjut dari perintah Kepala Negara guna mengatasi persoalan itu.

"Kita teruskan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden dengan membentuk Satgas TNI-Polri untuk menangani permasalahan yang sedang terjadi," kata Hadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 23 Januari 2018.

<div class="vicon"><iframe width="480" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wMS8xNy8xLzEwNzk3OC8wLw==" sandbox="allow-scripts allow-same-origin" layout="responsive"></iframe></div>