Gubernur Papua: Banyak Dana yang Turun, Tapi Kenapa Terjadi seperti Ini

JAYAPURA - Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dikabupaten Asmat Papua yang mengakibatkan setidaknya 47 balita di wilayah itu meninggalkan dunia menjadi tanda tanya besar apakah pemerintah daerah bekerja, pasalnya dana kesehatan Otonomi Khusus yang digelontorkan dari pusat cukup besar mencapai sekitar Rp15 miliar.

Gubernur Papua Lucas Enembe kepada awak media di kampus teknik Universitas Cenderawasih beberapa waktu lalu juga mempertanyakan penggunaan dana otsus kesehatan tersebut. Meski dia berkilah kesehatan menjadi prioritas pemerintah.

"Bidang kesehatan menjadi perhatian kita saat ini, dana besar sekali dikirim ke Kabupaten, saya tidak tahu kerjanya bupati, jadi persoalannya itu," kata Lucas Enembe.

(Baca Juga: DPR Minta Dana Otonomi Khusus Papua Dievaluasi)

Selain Otsus ditambah dana yang berasal Kartu Papua Sehat yang menggeratiskan pelayanan kesehatan bagi orang asli Papua, kata Lucas, juga ada dana kesehatan dari sumber lain, termasuk APBN, namun kenyataannya seolah pelayanan kesehatan di Asmat tidak berjalan.

"Banyak yang turun ke sana (pendanaan, red), dari APBN juga banyak, tapi kenapa bisa terjadi seperti ini, ini yang kita lihat kenapa, kelemahannya dimana Bupati atau dinas kesehatan, atau petugasnya tidak di lapangan,"ucap Gubernur.

Menurut Gubernur, siapapun yang akan diberikan kepercayaan untuk bekerja di wilayah itu, jika model kerjanya yang dikatakan tidak ada di tempat maka akan sama saja. "Kalau modelnya seperti ini maka penanganan orang Papua tidak serius, padahal dana itu besar," pungkasnya.

Selain Asmat, muncul kasus kematian sekitar 27 warga di Kabupaten Pegunungan Bintang, meski bukan akibat Campak, namun berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan dan tim ajukan sangat kesehatan TNI, kematian puluhan warga itu akibat Ispa, Diare hingga dehidrasi akut, dan kelurangan gizi.