Mendagri Tegaskan Pj Gubernur dari Polri Bukan untuk Amankan Suara PDIP

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menepis kabar bahwa usulan penunjukkan dua perwira tinggi Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur dianggap untuk mengamankan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Enggak ada anggapan. Semua orang punya anggapan tapi yang saya lakukan semua orang punya aturan bahwa pejabat manapun kementerian lembaga di bawah menteri dan kapolri di bawah serta panglima TNI adalah eselon I apakah dia kayak di kepolisian semua sama,” ujar Tjahjo saat di temui di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2018).

Tjahjo menyatakan, kendati latar belakangnya merupakan politik (PDIP), jangan dikaitkan dengan usulannya terhadap penunjukan dua Pj yang berasal dari petinggi Polri. (Baca Juga: Mendagri Siap Disanksi Bila Pj Gubernur Pilihannya Melanggar UU)

"Jangan dilihat karena saya orang partai kemudian saya dukung partai, enggak ada. Kita untuk memenuhi kewajiban. Lucu kalau ada pejabat gubernur pensiun, apa yang mencalonkan diri, itu aja," paparnya.

Diketahui, dua perwira tinggi Polri yang diusulkan Mendagri adalah Irjen M Iriawan yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heriyawan, dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara menggantikan Tengku Erry.

(Baca Juga: Komisi III Harap Kapolri Tolak Usulan Mendagri Terkait 2 Jenderal Aktif Jadi Pj Gubernur)

(Arief Setyadi )