Soal Pj Gubernur, Panglima TNI: Netralitas Harga Mati

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan institusinya akan netral dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Begitu pun dengan sikapnya terkait usulan dari Kementerian Dalam Negeri soal penunjukkan perwira tinggi Polri menjadi Penjabat (Pj) Gubernur.

Menurut Hadi, TNI akan menjaga netralitasnya sesuai dengan aturan yang telah ada dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

"Saya tetap pada pendirian sesuai dengan konstitusi TNI ya, sesuai dengan UU 34 Tahun 2004 bahwa di situ juga dijabarkan diatur TNI harus netral. Jadi netral yang saya pegang," ujar Hadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018).

Saat disinggung apakah anggota TNI mau bila ditunjuk menjadi Pj Gubernur, Hadi menegaskan kembali institusinya akan berpegang pada konstitusi yang mengatur bahwa TNI harus netral.

"Ya saya berpegang pada konstitusinya TNI bahwa netralitas adalah segala-galanya dan rapim TNI-Polri pun saya dengan Pak Kapolri, Pak Tito Karnavian dalam amanat saya dan Pak Tito sama pendiriannya dengan saya bahwa kita sampaikan bahwa netralitas itu adalah harga mati," tegasnya.

(Baca Juga: Soal Pj Gubernur, PKS: Ada Kesan Kekhawatiran Berlebihan dari Pemerintah)

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan dua perwira tinggi yaitu Irjen Muhammad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin menjadi pelaksana jabatan (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Bila usulan diterima, Iriawan akan mengisi posisi Gubernur Jawa Barat untuk menggantikan Ahmad Heryawan, sementara Martuani akan mengisi posisi Gubernur Sumut untuk menggantikan Tengku Erry Nuradi. Keduanya akan mengakhiri masa jabatannya pada Juni 2018, atau menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2018 pada 27 Juni 2018.

(Baca Juga: Kompolnas Anggap Penunjukan Pj Gubernur dari Polri Tidak Bermasalah)

(Erha Aprili Ramadhoni)