MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
MAKASSAR - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan, deklarasi damai yang dilakukan di Sulawesi Selatan (Sulsel) sendirinya lantaran kawasan tersebut dijadikan sebagai barometer Pilpres yang akan berlangsung pada 2019 mendatang.
Ia membeberkan, meski 75 persen yang ada daerah tersebut terdata sebagai daftar pemilih tetap ini juga dinilai sebagai zona yang patut diwanti - wanti terjadinya konflik.
Hal tersebut dibeberkannya setelah menggelar deklarasi damai bersama dengan empat calon gubernur dan dua calon wali kota Makassar di anjungan pantai losari Makassar, Minggu, 18 February 2018. Sulsel sendirinya akan mengikuti konstalasi politik dengan melibatkan 12 Kabupaten / Kota dan satu pemilihan Gubernur.
Arief juga berpesan, tercatat 171 daerah yang memperebutkan kursi masing - masing harusnya menyelenggarakan pemilu secara efektif dan efisien. Selain itu, harus memenuhi unsur tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu, serta tepat sasaran.
Meski menjadikan Sulsel sebagai perhatian khusus bagi Nasional, kata Arif, pelaksanaan pilkada damai harus tetap dijalankan dan tidak melakukan politisasi isu SARA. Dirinya membeberkan, sejatinya Sulsel dipilih sebagai pusat pelaksanaan deklarasi pilkada damai agar dijadikan kiblat pemilihan kepada daerah kedepannya.
"Apalagi, Sulsel tentu menjadi salah satu ukuran, barometer apakah pilkada bisa aman dan damai. Satu pilgub ditambah 12 pemilihan bupati/wali kota itu, potretnya mirip dengan pilkada di 171 daerah dan pileg pilpres 2019. Siapa yang menguasai di pilkada 2018, kemungkinan dia juga akan menguasai di 2019. Di Sulsel, 12 daerah itu pemilihnya 70 persen dari total pemilih se Sulsel. Jadi, 12 daerah ini siapa yang bisa menguasai, itu kemungkinan besar juga bisa menguasai untuk provinsi," kata Arief.
Arief berpesan, penyelenggara pemilu harus membuka luas akses publik untuk mengetahui tahapan pemilu. Sedangkan bagi peserta pemilu, juga harus transparan terhadap seluruh program dan visi misinya.
"Kami melihat Makassar sebagai tempat yang strategis untuk bisa menjadi salah satu corong menyebarkan pilkada yang damai," ujarnya.
Menurutnya, Makassar merupakan salah satu daerah yang jumlah dan karakteristik pemilihnya agak-agak sensitif. Jadi, perlu diingatkan, bagi penyelenggara pemilu harus hati-hati, begitupun dengan peserta pemilu dan pemilih.
"Mudah-mudahan apa yang disuarakan dari Makassar memberi pengaruh ke daerah lain agar pemilu bisa damai," harapnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, sebagai gubernur dan mewakili masyarakat Sulsel, menyambut baik deklarasi pilkada damai yang dipusatkan di Makassar. Sejauh ini, dalam setiap proses demokrasi yang dilewati selama pilkada, Sulsel selalu menjadi daerah yang masuk zona merah, tapi mampu dijalani dengan damai.
"Saya yakin, kali inipun akan berjalan damai, tentram, lancar dan teratur. Dan kita semua terbiasa patuh pada aturan," kata Syahrul.
Ia menyampaikan, kampanye pilkada tanpa hoax, SARA, dan politik uang, semua sesuai dengan simbol adat budaya kita. Masyarakat Sulsel bisa dinamis, bisa berkompetisi secara tajam, tetapi norma-norma sipakatau, sipakalebbi, pacce dan siri, terjaga dengan baik.
"Saya yakin, aparat keamanan TNI Polri juga sudah punya protap untuk mendukung KPU dan Panwas," pungkasnya.
Dalam deklarasi tersebut, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo juga ikut melakukan longmarch untuk mendukung pilkada damai. Deklarasi juga dihadiri kandidat yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel, serta dilakukan penandatanganan pernyataan siap menang dan siap kalah oleh para kandidat.