Raih Doktor HC dari IPDN, Megawati Dinilai Sukses Bawa Indonesia Lewati Masa Transisi

JAKARTA - Presiden ke-5 Republik Indonesia (RI) Megawati Soekarnoputri dinilai laik untuk mendapat gelar Doktor Honoris Causa (HC) bidang Politik Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Sebab, ia pemimpin perempuan yang sukses membawa Tanah Air melewati masa transisi.

Demikian dikatakan Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Nasyirul Falah Amru, di Jakarta, Rabu (7/3/2018) menyikapi gelar yang diperoleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Menurutnya, menjadi pemimpin perempuan di negara mayoritas Muslim terbesar itu tidak mudah, terlebih tantangan yang dihadapi saat itu sangat berat.

"Akan tetapi Ibu Megawati mampu membuktikan beliau sukses membawa Indonesia pasca-Orde Baru tinggal landas menuju cita-cita demokrasi," ujarnya.

(Baca Juga: Megawati Dapat Gelar Doktor Honoris Causa dari IPDN)

Megawati, sambungnya, adalah pemimpin yang mampu menempatkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bisa dilihat ketika ia menjadi presiden, selalu konsisten membela kemerdekaan Palestina, dan dengan tegas menolak invasi Amerika Serikat ke Irak.

"Ibu Megawati adalah sosok pemimpin nasionalis-religius. Nilai-nilai kebangsaan beliau bersanding dengan nilai-nilai kemanusian yang bersumber dari cita-cita Islam," katanya.

Konsistensi Megawati merupakan wujud menjalankan amanat konstitusi bahwa penjajahan atas bangsa lain tidak boleh terjadi di muka bumi ini. Bahkan, cita-cita kemerdekaan Palestina terus diperjuangkan PDIP dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini.

Megawati juga membuat terobosan besar dengan digelarnya pemilu presiden secara langsung pada 2004. Menurutnya, tanpa komitmen yang besar dari putri proklamator Bung Karno itu terhadap demokrasi, pilpres secara langsung tidak akan terjadi.

"Kendati setelahnya Ibu Megawati tidak lagi menjabat sebagai presiden, tapi justru di situlah letak kenegarawanan Ibu Megawati yang menjunjung tinggi hak suara rakyat, one man one vote, jauh di atas kepentingan pribadinya," tuturnya.

Falah yang juga anggota DPR itu menambahkan, torehan Megawati bukan hanya di bidang politik, namun dalam hal penegakan hukum juga gemilang dengan melahirkan lembaga baru, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bayangkan bagaimana jadinya negara ini jika KPK tidak jadi didirikan kala itu? Karenanya kita patut bersyukur atas komitmen Ibu Megawati terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini," pungkasnya.

 

(Arief Setyadi )