JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera mengumumkan sejumlah nama calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Padahal, para calon kepala daerah itu akan berkontestasi di Pilkada 2018.
Menko Polhukam Wiranto memastikan, pemerintah tidak akan mempermasalahkan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga antirasuah.
(Baca Juga: KPK: Sprindik Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka Tinggal 10% Rampung)
"Sedangkan masalah pilkada masalah politik ya. Memang masalah hukum itu kan tidak bisa dihentikan dengan apa pun. Orang salah ya ditindak," ujar Wiranto di Kemko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/3/2018).
Hanya saja, mantan Panglima ABRI itu mengaku pihaknya akan mengevaluasi terkait banyaknya penangkapan calon kepala daerah tersebut lantaran menjadi kehobohan yang di tengah masyarakat.
"Ini kan bisa dibicarakan dengan KPK. Sehingga mungkin perlu bicara dengan KPK. semuanya bisa dibicarakan dengan baik. Jangan dipolemikkan di masyarakat," terangnya.
Wiranto menjelaskan, pihaknya akan memanggil Mendagri Tjahjo Kumolo dan pimpinan lembaga antirasuah guna membahas permasalahan banyaknya OTT para calon kepala daerah.
"Satu sisi juga tidak mengganggu jalannya pilkada serentak, di sisi lain hukum masib ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu kan yang diharapkan seperti itu," tandas Wiranto.
(Baca Juga: 90% Peserta Pilkada Akan Jadi Tersangka, KPK Diimbau Tidak Perlu OTT)
(Fiddy Anggriawan )