Dukung Jokowi, Demokrat Sebut TGB seperti Mencetak Gol tapi Offside

JAKARTA - Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menyebut langkah politik Muhammad Zainul Majdi atau yang karib disapa Tuan Guru Bajang (TGB) mendukung Joko Widodo (Jokowi) dalam perhelatan Pilpres 2019 mendatang sebagai sikap di luar kewenangan partainya.

Andi mengibaratkan hal itu seperti seorang pesepakbola yang sudah menjebloskan si kulit bundar di gawang lawan tapi golnya dianulir lantaran ia berdiri dalam posisi yang salah atau yang lebih dikenal offside.

"Kalau secara partai offside karena kita belum putuskan. Karena dia bagian dari majelis tinggi partai," kata Andi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

Andi menjelaskan kalau pria berumur 42 tahun itu tak akan dipecat dari partai berlambang bintang mercy tersebut. Sebab, kesalahan yang diperbuat dinilai bukan sesuatu yang fatal sehingga harus dilakukan pemecatan.

"Tapi apakah offside itu bisa dihukum? Belum tentu. Karena offside belum tentu pelanggaran. Kalau dia mengatasnamakan partai bisa dibilang pelanggaran," jelasnya.

Partai Demokrat, lanjut dia, dipastikan dalam waktu dekat akan memanggil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dua periode tersebut. Tapi, ia belum bisa memastikan waktu pastinya, karena itu ditentukan oleh seluruh anggota dan ketua majelis tinggi partai.

Partai Demokrat tengah mempersiapkan sanksi kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi. Sanksi ini akan diberikan lantaran sikap TGB yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) maju kembali di periode berikutnya. Padahal Partai Demokrat belum memberikan arah dukungannya untuk Pilpres 2019.

Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto mengatakan, di internal partainya belum membicarakan secara rinci jenis sanksi apa yang akan diberikan kepada TGB. Namun, kemungkinan TGB akan dikenai sanksi lantaran dianggap melanggar etika partai.

"Memang kemarin belum dibicarakan secara tegas masalah sanksi. Kalau saya melihat, kan ini juga masalah etika. Etika itu pasti akan dibicarakan dan biasanya juga akan ada sanksinya," ucap Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini.

(Khafid Mardiyansyah)